Pembangunan Lambat, Eksekutif-Legislatif Tak Sinkron

MAJALENGKA – Pengusaha bola Triple S asal Panyingkiran HM Irwan Suryanto menilai, bahwa pambangunan di Kabupaten Majalengka selama lima tahun terakhir ini cukup lambat. Pasalnya, H Irwan mengungkapkan jika di Kabupaten Majalengka ini terjadi hubungan dan komunikasi yang sinkron antara pemerintah dan para pengusaha, maka kondisi Kabupaten Majalengka saat ini harusnya lebih maju tiga tahun ketimbang sekarang. “Kalau ada hubungan yang sinkron antara pemerintah dan dunia usaha atau pengusaha, mestinya Majalengka yang sekarang, kondisinya adalah Majalengka tiga tahun mendatang. Jadi kita ini tertinggal tiga tahun dari yang semestinya,” ujar H Irwan di hadapan para tokoh lintas sektoral Kota Angin saat bukapuasa bersama di salah satu rumah makan, kemarin (27/7). Acara kumpul bareng yang dipandu oleh akademisi Universitas Majalengka H Kosasih Sumantri AP MSi ini, blak-blakan membincangkan pembangunan Kabupaten Majalengka lima tahun terakhir. Hadir sejumlah tokoh dan elemen lintas sektoral seperti dari kalangan ulama, birokrat, pengusaha, pendidik, pemuda dan mahasiswa, serta akademisi, dan sejumlah sesepuh tokoh masyarakat Majalengka. Mereka mengungkapkan pandangannya mengenai konsep pembangunan Majalengka lima tahun terakhir ini, baik dari segi materil maupun dari segi yang prinsipal seperti sinkronisasi hubungan pemerintah dengan elemen masyarakat tersebut. Dari kalangan politisi, H Pepep Saeful Hidayat yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Majalengka dan Ketua Partai Persatuan Pembangunan juga mengungkapkan kondisi yang terjadi di gedung dewan saat ini masih jauh dari kategori ideal, terutama kondisi hubungan antara legislatif dan eksekutif yang lebih banyak tidak nyambungnya ketimbang sinkronnya “Pada hal-hal yang mestinya bisa lebih kompromistis mengenai kesepakatan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat banyak, kadangkala kita tidak pernah menemui titik temu (dengan eksekutif),” ujar Pepep. Dia mencontohkan, persoalan penganggaran Jamkesda dari pos APBD Kabupaten Majalengka yang kerap kali diusulkan sejumlah fraksi di DPRD Majalengka termasuk PPP, tidak ditanggapi secara serius oleh eksekutif. Padahal, penganggaran dana Jamkesda pada APBD kabupaten ini bertujuan untuk mengcover klaim pelayanan masyarakat yang benar-benar miskin tapi tidak masuk kuota penerima Jamkesmas dari APBN dan Jamkesda dari APBD provinsi. Di samping itu, ada pula pembahasan sebuah rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai perlindungan pasar tradisional dan pengelolaan pasar modern, yang hingga saat ini juga masih belum menemui titik temu. Padahal, Pepep memandang jika perda ini sangat dibutuhkan untuk memproteksi para pedagang kecil dari himpitan menjamurnya keberadaan pasar modern di Kabupaten Majalengka. Dari kalangan pemuda, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Yugi Gunawan mengungkapkan jika hubungan kemitraan yang terjadi antara pemerintah dan pemuda, sangat terbatas ruang komunikasinya. “Terus terang, selain sebagai ketua KNPI, saya juga pengurus partai golkar. Sekretaris saya juga aktif di PPP. Tapi berbicara konteks KNPI, jangan dipolitisir dari sisi itu. Karena KNPI ini juga merupakan gabungan dari keberagaman latar belakang ormas dan OKP yang menyatu dan punya misi sama untuk memajukan dunia kepemudaan, untuk mempersiapkan masa depan Kabupaten Majalengka lima tahun, sepuluh tahun, atau dua puluh tahun ke depan,” tegasnya. Pada kesempatan ini, sejumlah perwakilan tokoh dari berbagai sektoral juga berkesempatan menyampaikan testimoninya mengenai refleksi Majalengka lima tahun terakhir. Antara lain, Staf Ahli Bupati Surya Darma, dari kalangan birokrat, Direktur Jatiwangi Art Factory (JAF) Arief Yudi Rahman dari kalagan seniman dan budayawan, serta sejumlah tokoh lainnya yang mewakili bidangnya masing-masing. (azs)   FOTO: AZIS MUHTAROM/RADAR MAJALENGKA REFLEKSI. Tokoh lintas sektoral berkumpul bersama ngobrol bareng soal refleksi Kabupaten Majalengka lima tahun terakhir. Mereka memfokuskan pembahasan mengenai belum sinkronnya hubungan antara pemerintah dan sejumlah elemen masyarakat.

Sumber: