4 Januari Cair, Bansos Jangan Disunat

JAKARTA – Pemerintah memastikan melanjutkan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak COVID-19 pada 2021. Total anggaran yang disediakan Rp110 triliun. Bansos akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021 dan harus sesuai yang diberikan alias tak boleh disunat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam APBN 2021, anggaran Rp 110 triliun telah disiapkan pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Dari total anggaran tersebut, Rp 45,1 triliun untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Nantinya setiap KPK akan menerima Rp 200 ribu per bulan.

Selain itu, ada pula Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Lalu, untuk bansos tunai, telah disiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp 300 ribu selama 4 bulan.

“Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp 14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp 3,78 triliun,” kata Jokowi saat ratas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (29/12).

Jokowi menekankan agar bansos segera disalurkan pada Januari. Sehingga diharapkan akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

“Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan. Karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Presiden juga menginstruksikan bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, diubah menjadi ke bentuk tunai melalui pos atau bank.

“Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk memastikan bansos tersalurkan tepat sasaran. Bahkan jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan.

“Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data,” tegasnya.

Namun yang tak kalah pentingnya, Jokowi mengingatkan jajarannya agar bansos tidak ada yang dipotongan dalam bentuk apa pun, seperti kejadian di Jabodetabek. Jokowi meminta bansos dikirimkan langsung ke rekening penerima manfaat.

“Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apa pun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun, rekening penerima manfaat. Jadi, proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system saya kira itu yang kita inginkan,” kata tegasnya.

Usai ratas, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan bansos akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021.

“Dengan PT POS mulai disalurkan pada 4 Januari (2021). Kita harap dalam satu minggu bisa selesai di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus di Papua berbeda,” katanya.

Sumber: