Kementan: Indonesia Terancam Kekurangan Pangan

JAKARTA – Dipangkasnya anggaran untuk Kementerian Pertanian (Kementan) Rp6,33 triliun akan berdampak pada produktivitas. Potensi terburuk, Indonesia bisa kekurangan bahan pangan.

Agar tidak terjadi demikian, Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Sudin meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengembalikan anggaran Kementan.

“Itu bedanya kalau tidak salah Rp100 miliar lebih antara 2020-2021. Saya berharap terbuka hatinya Menteri Keuangan untuk mengembalikan lagi anggaran tersebut ke Kementerian Pertanian. (Jika tidak) kita akan bisa terjadi rawan pangan dan kekurangan pangan,” kata Sudin dalam Raker bersama Menteri Pertanian, kemarin (25/1).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, Kementan diminta melakukan penghematan belanja APBN 2021 sebanyak Rp 6,33 triliun, sehingga total anggaran yang semula sebesar Rp21,84 triliun berubah menjadi Rp15,51 triliun. Pemangkasan ini sangat disayangkan oleh Sudin.

“Saya secara pribadi sangat menyesalkan pemotongan ini karena lagi pandemi, hampir semua negara menahan pangannya, sementara kita ini butuh peningkatan pangan, (malah) dipotong Rp6 triliun sekian,” ujarnya.

Di sisi lain, Sudin meminta kepada Kementan agar tidak lagi berbohong soal data mengenai realisasi anggaran. “Saya tidak mau lagi ada kebohongan data. Kalau Rp21 triliun penghasilannya 5.000 ton, kalau Rp15 triliun produksinya 3.500 ton, terang-terangan saja, kalau duitnya tidak cukup turunkan,” katanya.

Kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, bahwa semua anggaran kementerian dipotong. Dana potongan tersebut sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sehingga anggaran Kementan yang semula sebesar Rp21,84 triliun berubah menjadi Rp15,51 triliun.

“Semua Kementerian ditarik atau dipotong untuk kepentingan penanganan Covid-19 diatas 20 sampai 30 persen sesuai dengan jumlah besaran dari Pagu anggaran yang dimiliki masing-masing Kementerian,” jelasnya.

Kendati begitu, kata dia, Kementaan akan mendapatkan perhatian secara khusus oleh Presiden Joko Widodo dan juga Menkeu Sri Mulyani, untuk kemungkinan anggaran bisa dikembalikan lagi kepada Kementan. (din/fin)

Sumber: