Kudeta Militer Pecah di Myanmar

\"Aksi yang dilakukan oleh militer merupakan aksi untuk menempatkan kembali negara dalam kediktatoran,\" bunyi pernyataan yang memuat nama tanpa tanda tangan Suu Kyi itu seperti dilansir dari Reuters.

\"Saya mendesak orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk merespons dan dengan sepenuh hati memprotes kudeta yang dilakukan pihak militer,\" sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam penahanan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi oleh junta militer.

Melalui juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan, Guterres mendesak pimpinan militer untuk menghormati keinginan rakyat Myanmar terkait proses demokrasi di sana.

\"Sekretaris Jenderal mengutuk keras penahanan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin politik lainnya. Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi,\" kata Dujarric dalam sebuah pernyataan seperti mengutip AFP.

\"Semua pemimpin harus bertindak demi kepentingan yang lebih besar dari reformasi demokrasi Myanmar, terlibat dalam dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,\" imbuhnya.

Desakan agar militer Myanmar membebaskan Suu Kyi juga disuarakan oleh Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Barat. AS mengancam, akan bertindak untuk merespons kudeta pemerintahan yang dilakukan Tatmadaw tersebut.

\"Amerika Serikat mengecam segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar. AS akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tindak dihentikan,\" kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, melalui pernyataan.

Negara-negara ASEAN mengomentari kudeta militer terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Beberapa negara bersikap tak akan mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.

Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan menegaskan, perebutan kekuasaan oleh militer sebagai masalah dalam negeri Myanmar.

\"Itu urusan dalam negeri mereka,\" kata Prawit, singkat, dikutip dari Reuters, Senin (1/2/2021).

Sikap senada disampaikan pemimpin Kamboja Hun Sen. Dia menolak berkomentar lebih lanjut selain mengatakan kudeta merupakan urusan dalam negeri Myanmar.

\"Kamboja sama sekali tidak mengomentari urusan dalam negeri negara mana pun, baik dalam kerangka ASEAN maupun negara lain,\" ujarnya.

Adapun Filipina lebih memprioritaskan keselamatan warganya yang kini berada di Myanmar. Menurutnya, gejolak politik di Myanmar sebagai masalah internal dan Filipina tak akan mencampurinya.

\"Yang penting adalah keselamatan warga kami di Myanmar,\" ujar Juru bicara presiden Filipina, Harry Roque.

Sumber: