Disdukcapil Jabar Layak Naik Status

Disdukcapil Jabar Layak Naik Status

BANDUNG - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jabar memiliki peran penting dalam pembangunan Jabar.

Sebab, kata Kang Uu, data kependudukan menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dalam mengambil kebijakan maupun keputusan. Maka, akurasi data kependudukan amat krusial dalam setiap proses pembangunan.

\"Harapan kami, ada inovasi dan kolaborasi dengan lembaga lain, termasuk digitalisasi dalam peningkatan akurasi jumlah penduduk,\" kata Kang Uu saat menjadi pembina apel peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Disdukcapil Jabar di Kantor Disdukcapil Jabar, Kota Bandung, Senin (1/2).

\"Selain itu, juga harapan kami ada komunikasi yang akurat dengan dinas-dinas kependudukan yang ada di kabupaten/kota se-Jawa Barat,\" imbuhnya.

Selain itu, Kang Uu mendukung target Disdukcapil Jabar untuk menaikkan status menjadi Dinas Tipe A. Menurutnya, tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Jabar terlalu berat untuk dijalankan dengan status Dinas Tipe C. Ia menyebutkan jumlah penduduk (Jabar) sangat banyak hampir mencapai 50 juta.

\"Saya setuju Disdukcapil Jabar dinaikan statusnya menjadi kelompok tipe A, karena memang sangat jelas banyak sekali tupoksinya,\" ucapnya.

Hal senada dikatakan Kepala Disdukcapil Jabar Dady Iskandar. Menurutnya, tupoksi yang dibebankan kepada Disdukcapil terkait profil perkembangan kependudukan dirasa berat untuk dijalankan dengan Dinas Tipe C.

Apalagi, kata Dady, data kependudukan digunakan untuk semua keperluan seperti pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Selain itu, Dady menuturkan Disdukcapil Jabar harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bagi pelaksanaan pelayanan kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota. Sehingga peningkatan status tipelogi OPD menjadi tipe A menjadi penting.

“Tentunya dalam kondisi jumlah personel dan tipelogi organisasi perangkat daerah saat ini, kami rasakan cukup berat untuk menjalaninya,” katanya.

Dady menyebutkan, hingga saat ini Disdukcapil Jabar sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan terpadu. Pertama, merilis data jumlah kependudukan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kedua, membantu validasi data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan data Disdukcapil untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Ketiga, membantu validasi data bantuan sosial dengan Dinas Sosial, Bappeda dan Diskominfo. Terakhir, membantu validasi data vaksinasi dengan Dinas Kesehatan. (kmg/hms jbr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: