Kejagung Periksa Empat Dirut

JAKARTA-Para nasabah PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) tak perlu khawatir. Sebab Pemerintah menjamin keamanan dana para purnawirawan dan prajurit TNI-Polri serta Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang tersimpan di PT Asabri.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam), Mahfud MD. Dia mengatakan, pengusutan kasus korupsi pengelolaan investasi di PT Asabri tak serta merta membuat uang yang sudah diinvestasikan para prajurit TNI/Polri serta PNS Kemhan hilang. Negara akan menjaminnya.

“Saya tadi memastikan ke Kejaksaan Agung bahwa prajurit TNI/Polri tetap mendapat jaminan dari negara dan dari proses hukum bahwa uangnya tidak akan hilang dengan cara apapun,” kata Mahfud, Selasa (2/2).

BACA JUGA:8 Terangka Asabri Masuk Bui

Dia meminta masyarakat tidak perlu resah, terutama di kalangan prajurit TNI maupun Polri di tengah proses hukum yang saat ini tengah berjalan. “Masyarakat supaya tenang dan percaya terutama kalangan prajurit TNI dan Polri bahwa kasus Asabri itu dipastikan untuk dibawa ke pengadilan karena terjadi tindak pidana korupsi,\" ungkapnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga memastikan para pelaku tindak pidana korupsi yang terlibat akan diproses dan diadili. Dan para prajurit sebagai nasabah Asabri tak akan dirugikan dalam kasus ini.

“Sekali lagi para pra prajurit TNI Polri tenang, negara akan memberikan pelayanan kepada Anda, karena ini uang Anda, uang tabungan Anda di Yayasan Asabri,” tegasnya.

Dia juga menyebut, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam waktu dekat akan melakukan penyitaan aset dari para tersangka.

“Masyarakat mari ikut mengawal dan percayakan Kejagung akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya,\" ujar mantan Menteri Kehakiman dan HAM era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) ini.

Senada diungkapkan Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dia menegaskan, dana para prajurit TNI-Polri dan PNS Kemhan dipastikan aman. “Uang dan hak prajurit di Asabri aman,” ujarnya.

Dikatakannya, sejak awal Kemhan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN untuk memastikan hak-hak prajurit di Asabri tidak hilang.

Dia juga mendukung penuh langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Asabri tanpa pandang bulu. “Kemhan mendukung penuh upaya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan terhadap siapa saja yang terlibat dalam korupsi Asabri, tanpa pandang bulu,\" tegasnya.

Menurutnya, Kementerian Pertahanan tidak ingin ada kasus Asabri yang menjadi preseden buruk kembali terulang.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, pihaknya terus mengembangkan kasus korupsi tersebut. Untuk saat ini, Selasa (2/2) pihaknya memeriksa delapan saksi, empat di antaranya direktur utama sejumlah perusahaan.

Sumber: