5 Ribu Vaksin untuk Insan Pers

JAKARTA-Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah menyiapkan 5.000 dosis vaksin Covid-19 untuk awak media pada akhir Februari 2021 hingga awal Maret 2021 mendatang.

“Nanti keluar dari PT Bio Farma Persero sebanyak 12 juta dosis. Kita akan berikan 5.000 untuk awak media,” tegas Jokowi dalam peringatan Hari Pers Nasional 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/2).

Saat ini, kata Jokowi, pemerintah sedang fokus untuk melakukan vaksinasi Covid-19 ke tenaga kesehatan. Kemudian, vaksinasi Covid-19 akan dilakukan ke para petugas pelayanan masyarakat.

BACA JUGA:HPN, Ketua PWI Ajak Pers Edukasi Protokol Kesehatan

Dia mengatakan, dirinya memahami banyak tantangan yang dihadapi pekerja media selama pandemi Covid-19. Mulai risiko kesehatan hingga kesejahteraan.

Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan beberapa insentif untuk meringankan beban industri media selama pandemi Covid-19. Di antara insentif itu adalah pembebasan Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) bagi awak media, yang berlaku hingga Juni 2021.

Jokowi sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengawal realisasi insentif fiskal bagi industri media tersebut. “Juga untuk industri media, dilakukan pengurangan PPh badan. Kemudian pembebasan PPh impor dan juga percepatan restitusi. Insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021. Insentif yang diberikan ke industri lain juga diberikan ke industri media. Termasuk pembebasan abonemen listrik,” papar kepala negara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan terima kasih kepada insan pers dalam menjaga harapan serta optimisme masyarakat. Terutama di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19.

“Membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Selama ini pers banyak mensosialisasikan pentingnya 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Sinergi yang baik ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan,” tukas Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S. Depari meminta agar insentif industri pers nasional bisa segera dipenuhi.

Atal meminta dengan sangat agar insentif ekonomi untuk industri pers nasional dapat benar-benar diwujudkan.”\"Inilah salah satu kesimpulan konvensi nasional media massa yang kami selengarakan kemarin,” kata Atal, kemarin.

Ia melanjutkan, ada sejumlah permasalahan yang saat ini tengah dihadapi media. Salah satunya adalah krisis eksistensi akibat disrupsi digital. “Tekanan disrupsi muncul bersamaan makin kuatnya penetrasi bisnis perusahaan platform digital Indonesia dan dunia,\" ujarnya.

Menurut Atal, perkembangan pesat media sosial, mesin pencari dan situs e-commerce mengguncang daya hidup media konvensional cetak radio dan TV. Platform digital makin mendominasi ranah media. Hingga makin berpengaruh pada kehidupan publik. Termasuk mendapat iklan dan menggeser kedudukan media massa konvensional.

Menurutnya, perlu dirumuskan aturan main yang lebih transparan, adil, dan menjamin kesetaraan antara platform digital dan penerbit media.

Sumber: