Rakyat Myanmar Gelar Demonstrasi,Tolak Perpanjangan Penahanan Suu Kyi

KEPUTUSAN pemerintahan militer Myanmar memperpanjang masa penahanan Aung San Suu Kyi menuai aksi unjuk rasa. Dampaknya, tentara dan kendaraan militer dikerahkan pada Senin (15/2) dan tampaknya pengamanan lebih diberlakukan di kota-kota besar.

Di Mandalay, tentara menggunakan peluru karet dan ketapel untuk membubarkan demonstrasi di depan Bank Ekonomi Myanmar. Media setempat melaporkan beberapa orang cedera.

Sementara di Yangon, kota paling padat di Myanmar, jumlah pengunjuk rasa yang berkumpul pada Senin (15/2) lebih sedikit. Sebagian diakibatkan kehadiran militer dalam jumlah lebih besar di jalan-jalan.

Dilansir Kantor Berita Politik RMOL melaporkan, polisi di Ibu Kota Naypyitaw menahan 20 mahasiswa pedemo, hingga akhirnya mereka kemudian dibebaskan.

Pihak militer menahan Suu Kyi dengan tuduhan memiliki walkie-talkie yang diimpor secara ilegal dua minggu lalu ketika mereka merebut kekuasaan. Dia dikenakan tahanan rumah di kediaman resminya di Naypyitaw. 

Perintah penahanan Suu Kyi seharusnya berakhir pada Senin (15/2). Namun Minggu (14/2) malam sampai Senin (15/2) dini hari, penguasa memutus akses internet hingga pada pagi harinya dihidupkan kembali.

“Sekjen sangat prihatin atas situasi di Myanmar, termasuk peningkatan penggunaan kekuatan dan laporan tentang pengerahan kendaraan lapis baja tambahan di kota-kota besar,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan, Minggu (14/2).

“Sekjen menyerukan kepada militer dan polisi Myanmar agar menjamin hak untuk berkumpul secara damai dan demonstran tidak dihadapkan pada pembalasan. Laporan tentang kekerasan, intimidasi yang terus berlangsung dan gangguan oleh personil keamanan tidak bisa diterima,” imbuhnya.

PBB mengatakan, utusan khusus untuk Myanmar, Schraner Burgener, Senin (15/2) pagi, telah berbicara dengan Deputi Panglima Tertinggi Myanmar Soe Win, dan mendesak agar dirinya diizinkan berkunjung ke negara tersebut berdasarkan persyaratan yang disepakati.

Dalam pernyataan bersama, para duta besar untuk Myanmar dari Amerika, Kanada, dan 12 negara Uni Eropa juga mengecam interupsi komunikasi pihak militer, dan mengungkapkan dukungan mereka untuk rakyat Myanmar, dan mereka memperingatkan, “dunia sedang mengawasi kalian.”(*)

Sumber: