Bupati Imron Ajak Perempuan Berpolitik

CIREBON- Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Cirebon Periode 2021-2024 resmi dilantik di Pendopo Bupati Cirebon, kemarin.

Dalam sambutannya, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg, menyatakan, perempuan harus berpolitik dan melakukan sebuah perubahan baik di tengah masyarakat, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari. “Sekarang bukan lagi zamannya perempuan itu cuma di dapur, kasur, atau pun sumur,” kata Imron.

Dikatakan bupati berkcamata ini, peran KPPI sebagai perempuan yang berpolitik harus bisa menyadarkan perempuan lainnya di Kabupaten Cirebon, sehingga anggapan negatif bisa dihilangkan.

Dewasa ini, lanjut Imron, di beberapa wilayah negara maju, calon pemimpin tidak dilihat dari jenis kelamin, agama, suku, atau pun kelompok tertentu.

“Masyarakat maju tidak memikirkan siapa jenis kelamin atau agama pemimpinnya. Karena yang dilihat itu pola pikir untuk membangun bangsa dan kesuksesan pria pun ada pada perempuan,” tuturnya.

Pihaknya prihatin, banyak perempuan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon kerap menjadi objek kekerasan verbal, fisik, hingga seksual, lantaran tidak diperhitungkan keberadaannya. “Dengan pendidikan mumpuni, perempuan mewujudkan kesetaraan gender,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua KPPI Kabupaten Cirebon, Dr H Hanifah MA menuturkan, keberadaan perempuan dalam kancah perpolitikan jangan sampai hanya sekadar memenuhi kuota perempuan.

Dijelaskannya, aturan mengenai keterlibatan perempuan di kursi legislatif, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Hanifah berharap, aturan itu direvisi, sehingga keterlibatan perempuan di kursi legislatif bisa mencapai angka 50 persen. “Harus lebih maju, menyatukan perempuan yang memiliki potensi,” jelasnya.

Menurutnya, kehadiran KPPI dengan latar belakang partai berbeda, diharapkan mempunyai kekuatan dan siap mampu menyerap aspirasi masyarakat serta bisa mengayomi.

Sementara, Ketua KPPI Jawa Barat, Ratna Ningsih mengatakan, di Jawa Barat, jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif masih belum maksimal. “Untuk Jawa Barat belum memenuhi 30 persen, untuk Kabupaten Cirebon sudah. Saya berharap untuk Jawa Barat pada tahun 2024 dari 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif menjadi 50 persen,” ujarnya. (via)

Sumber: