Komisi II Dorong Pemkot Cirebon untuk Lebih Inovatif Memaksimalkan PAD

CIREBON - Komisi II DPRD Kota Cirebon mendorong Pemkot Cirebon untuk lebih inovatif dalam memaksimalkan potensi penghasilan asli daerah (PAD).

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Noupel usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon, di ruang rapat DPRD Kota Cirebon, Rabu (24/2).

Refocusing atau penyesuaian anggaran wajib dilakukan Pemkot Cirebon, kendati kondisi anggaran tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Komisi II optimis pendapatan akan stabil.

\"Teman-teman BKD juga tadi optimis. Kita akan menekankan untuk memaksimalkan pendapatan, seperti dana bagi hasil pajak kendaraan dengan provinsi, memaksimalkan penggunaan tapping box (perangkat wajib pajak), dan pendapatan lainnya,” ungkap mantan wartawan Radar Cirebon ini.

Noupel menjelaskan, PAD Kota Cirebon sudah mulai stabil, utamanya dari pajak hotel dan restoran.

“Secara umum sudah cukup bagus untuk saat ini. Katanya pendapatan dari sektor hotel dan restoran sudah mulai hidup, mulai naik kembali. Awal tahun ini saja sudah mencapai 10 persen dari target,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kota Cirebon, M Arif Kurniawan mengaku sedang mengupayakan untuk meningkatkan PAD.

\"Kami sempat berencana melakukan refocusing anggaran pemeliharaan tapping box. Namun, kebijakan itu hanya akan menurunkan pendapatan daerah. Rencana kita menarik semua tapping box. Saat ini kita punya 179 tapping box di restoran-restoran. Karena biaya pemeliharaannya sekitar Rp500 juta. Kalau ditarik karena terkena refocusing, pasti kita balik ke zaman dulu. Akhirnya kita tetap pertahankan tapping box. Ini juga termasuk saran BPK untuk mempertahankannya,\" akunya.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPPPPD Kota Cirebon, Iing Daiman menyebutkan, telah berkoordinasi dengan Polres Cirebon Kota dan Pemerintah Provinsi Jabar terkait peningkatan pendapat melalui dana bagi hasil (DBH) pajak kendaraan.

\"Pemaksimalan pajak kendaraan menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan pendapatan. Kita upayakan ada peningkatan dana bagi hasil pajak kendaraan, saya yakin ada peluang. Menurut data Samsat Polres Cirebon Kota, jumlah kendaraan bermotor itu mencapai sekitar 172 ribu unit. Sekitar 33,92 persennya menunggak. Ini bisa kita jadikan peluang,” sebutnya.

Selain dari bagi hasil pajak, masih kata Iing, untuk mencukupi kebutuhan belanja berkaitan dengan program untuk masyarakat, bisa juga mengoptimalkan dana Corporate Social and Responsibility (CSR).

“Selama ini kita terbantu dari pinjaman dan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” pungkasnya. (rdh)

Sumber: