Indonesia Bantah Dukung Pemilu Ulang

Faizasyah menjelaskan, demonstrasi yang berlangsung di depan KBRI Yangon terjadi akibat salah paham yang dipicu pemberitaan.

\"Di mana, Indonesia seolah-olah disebut tengah mencari dukungan negara ASEAN lain untuk mendorong Myanmar menggelar pemilu baru,\" ujarnya.

Faizasyah membenarkan, jika dalam waktu belakangan ini, Menlu (Retno Marsudi) tengah melakukan diplomasi ulang alik atau shuttle diplomacy dengan mitra-mitranya yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), guna berkonsultasi tentang penyelesaian isu politik Myanmar.

\"Saat ini, Menlu Retno memang tengah melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN, mulai dari Singapura, Brunei, dan beberapa hari lagi Menlu Retno juga akan berkunjung ke beberapa negara lain lagi, untuk melakukan konsultasi dengan para mitranya untuk mengumpulkan pandangan terkait situasi Myanmar,\" terangnya.

Faizasyah mengatakan, Indonesia menggarisbawahi perselisihan terkait hasil pemilihan umum, kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

\"Kalau mekanisme itu sendiri belum ada di Myanmar, setidaknya kita sampaikan adalah prinsip-prinsip prosedural yang berlaku di negara-negara demokrasi,\" ujarnya.

“Untuk itulah kita menilai penting satu pertemuan menlu ASEAN untuk bersama-sama menyamakan persepsi dan membahas isunya dari kerangka ASEAN, dengan demikian hal-hal yang memang belum ada dalam sistem politik atau mekanisme konstitusi di Myanmar, bisa dipahami dan dicarikan solusi,\" pungkasnya.

Dapat diketahui, pemberitaan itu pertama kali muncul dari kantor berita Reuters. Mengutip dokumen dan sejumlah sumber diplomat, media itu menyebutkan Indonesia tengah mencari dukungan negara ASEAN lain untuk mendorong Myanmar menggelar pemilu ulang.

Dalam artikel itu, Indonesia menganggap membiarkan junta militer Myanmar berkuasa sampai pemilu digelar demi menggiring negara itu kembali ke jalur demokrasi, salah satunya dengan memiliki pemerintahan perwakilan.

Tiga sumber diplomatik yang mengetahui masalah ini mengatakan gagasan Indonesia tersebut telah mendapat dukungan kuat sejumlah negara.

Sumber itu juga menuturkan dalam proposalnya, Indonesia beranggapan mempertahankan junta militer berkuasa hingga pemilu baru berlangsung merupakan cara paling realistis membawa Myanmar kembali memiliki pemerintahan dengan sistem perwakilan. (der/fin)

Sumber: