PPKM Turunkan Kasus Covid-19

JAKARTA - Kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro pada 9-22 Maret 2021 dapat menurunkan angka kasus Covid-19. \"Kalau ada yang meragukan PPKM mikro, silakan amati terus hasilnya sejak awal sampai nanti,\" kata Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Perpanjangan PPKM mikro tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam instruksi itu, PPKM mikro diperluas ke provinsi di luar Jawa-Bali. Yakni Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. PPKM mikro tahap II ini diyakini efektif mengendalikan penyebaran kasus Covid-19.

Wiku menjelaskan, kunci sukses PPKM mikro adalah adanya Satgas yang terstruktur dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai kelurahan atau desa. Menurutnya, Satgas beranggotakan aparat sipil, unsur TNI, Polri, serta tokoh masyarakat.

\"Semua bekerja untuk empat fungsi. Yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, pendukung. Semuanya terkendali dan termonitor. Sehingga efektif,\" tukasnya,

Dikatakan, PPKM tahap ke-3 yang berlaku di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup berperan besar menekan penurunan kasus Corona. “Bahkan kasus di Jawa Timur sudah terjadi penurunan sejak PPKM tahap kedua,” jelasnya.

PPKM berbasis mikro diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker. Wiku menilai meningkatnya penggunaan masker saat PPKM mikro karena pengawasan dilakukan di wilayah yang lebih sempit. Sehingga proses pengawasan lebih ketat.

Hingga akhir Februari 2020, lanjut Wiku, sebanyak 22.832 posko Covid-19 terbentuk di 30 provinsi. Kegiatan paling banyak di posko Covid-19 selama PPKM mikro adalah edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan.

\"Kuncinya adalah disiplin 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas). Jangan lengah dan selalu konsisten terapkan protokol kesehatan,\" pungkas Wiku.

Sementara itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan dampak jangka pendek maupun dampak panjang dari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro bagi perekonomian nasional.

“Tentu tujuannya adalah jangka panjang ini pertumbuhan ekonomi bisa masuk di angka 5 persen. Jangka pendek tentu tergantung kepada perkembangan dan aktivitas masyarakat dan kami sudah melihat bahwa dari segi mobility sudah relatif baik,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (9/3).

Aktivitas di sektor produktif, lanjutnya, juga sudah membaik dan tinggal menunggu momentum demand site bisa mendorong dari segi supply site.

“Kami berharap bahwa sektor supply site secara bertahap akan bergerak. Terutama kalau di properti bisa mengangkat 174 backward dan forward ke linkages, Namun, kalau sektor otomotif tentu juga mendorong industri-industri lain. Seperti industri baja, kaca, ban, perbengkelan dan lain lain,” ungkap Airlangga.

Pelaksanaan PPKM mikro terbukti berhasil menekan kasus aktif dan peningkatan angka kesembuhan, dikombinasikan dengan vaksinasi. Hal ini diharapkan bisa menekan kasus lebih rendah lagi dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk kembali melakukan kegiatan ekonomi.

Sumber: