China, Iran, Korut, Rusia Berkoalisi di PBB

CHINA, Rusia, Korea Utara (Korut), Iran, bersama 13 negara lainnya mencari dukungan koalisi untuk mempertahankan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mendorong kembali penggunanaan atau ancaman kekerasan dan sanksi sepihak. Ke-13 negara tersebut meliputi Aljazair, Angola, Belarus, Bolivia, Kamboja, Kuba, Eritrea, Laos, Nikaragua, Palestina, Saint Vincent dan Grenadines, Suriah, dan Venezuela. Mengutip Reuters, Jumat, langkah 17 negara membentuk koalisi itu terjadi ketika pemerintahan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meningkatkan keterlibatan multilateral dan sekutunya.

Gaya Biden merubahan pendekatan sepihak ala mantan Presiden Donald Trump saat ia fokus pada kebijakan \"America First\".

Biden juga berjanji untuk menghadapi China di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Beijing telah mendorong pengaruh global yang lebih besar sebagai tantangan bagi kepemimpinan tradisional AS. \"Saat ini multilateralisme berada di bawah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang pada gilirannya mengancam perdamaian dan keamanan global,\" bunyi pernyataan dari catatan konsep untuk \'Kelompok Teman dalam Mempertahankan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.\'

Lebih lanjut, \"Dunia sedang melihat resor yang berkembang menuju unilateralisme, yang ditandai dengan tindakan isolasionis dan sewenang-wenang, termasuk penerapan tindakan koersif sepihak atau penarikan diri dari perjanjian penting dan lembaga multilateral, serta upaya untuk merusak cara kritis untuk menangani. tantangan umum dan global.\" Namun, seorang diplomat senior Eropa yang berbicara tanpa menyebut nama menjawab, \"Yang disebut teman ini adalah orang-orang yang paling banyak melanggar piagam. Mungkin mereka harus mulai dengan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di negara mereka sendiri.\"

Di bawah Trump, Washington mengumumkan rencana untuk mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia, menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, badan budaya PBB UNESCO, kesepakatan perubahan iklim global, dan kesepakatan nuklir Iran.

Namun, Biden yang menjabat pada Januari lalu membatalkan penarikan diri dari WHO, dan mengembalikan Amerika Serikat ke perjanjian iklim. selain itu juga kembali terlibat dengan Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa, serta berusaha untuk masuk kembali ke kesepakatan nuklir internasional. (Reuters/rdo/jpnn)

Sumber: