Apep Bantah Salahkan Ulama, Pertanyakan Kinerja Pemerintah Terapkan Perda Miras

MAJALENGKA - Polemik jatuhnya korban jiwa akibat minuman keras oplosan pada bulan Ramadan lalu, terus berlanjut. Statemen Bupati Sutrisno SE MSi yang meminta semua pihak tidak menyalahkan ulama, ditanggapi kembali H Asep Eka Mulyana. Pria yang akrab dipanggil H Apep ini menegaskan, dirinya sama sekali tidak berniat menyalahkan ulama sebagai penyebab terjadinya berbagai penyakit maksiat di masyarakat. \"Mohon pernyataan saya diperhatikan dengan pikiran jernih dan hati yang bersih. Saya hanya menyampaikan bahwa saatnya para ulama (kiai, ustad/ustadzah, mubaligh) diberikan keleluasan menjalankan peran dan fungsi mereka membina umat. Jangan sampai peran mereka sebagai ulama diambil alih oleh umaro. Bukan tidak boleh, tapi sebaiknya umaro lebih fokus mengurus jalannya tata pemerintahan,” tegas caleg Partai Golkar ini kepada Radar, kemarin (15/8). Lebih lanjut, H Apep menyatakan, dalam kasus ini tentu harus dievaluasi sejauhmana umaro (pemkab) melakukan penegakan Perda Miras. Tidak pernah sekalipun dirinya menyampaikan seolah-olah menyalahkan ulama, kecuali ada umaro yang sudah merasa menjadi ulama dan merasa bersalah maka itu adalah persoalan lain. “Saya juga kurang bisa memahami jika ke depannya, para camat akan ditugaskan melakukan pembinaan akhlak secara langsung. Ini malah akan mempersempit ruang gerak para ulama di wilayah,\" ungkapnya. Selanjutnya, H Apep menyampaikan sepakat dalam membina umat diperlukan tiga elemen, yaitu orang tua di rumah, guru atau pendidik di sekolah, serta masyarakat sendiri. \"Saya sepakat dengan tiga elemen tersebut. Tetapi terkait dengan visi misi Remaja, pertanyaan mendasarnya adalah; sejauh mana aktualisasi visi relijius ini telah menyentuh pada ketiga elemen tersebut? Jika muncul pertanyaan, apakah hal ini juga berarti visi misi Remaja gagal? Bukan berarti pertanyaan itu tendensius, tetapi berkorelasi dengan apa yang dihasilkan rapat paripurna DPRD Majalengka perihal LPJ Bupati beberapa waktu yang lalu,” tegasnya. Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi menyatakan secara aklamasi bahwa kepemimpinan Bupati Sutrisno, \"tidak berhasil\". Bisa disimpulkan, bahwa implementasi visi dan misi Remaja juga tidak berhasil. \"Jadi, jika ada pertanyan berhasil atau tidak berhasil, sebaiknya DPRD membuka ulang informasi mengenai hasil paripurna LPJ Bupati kepada masyarakat.\" tandasnya. Sementara itu, Kader HMI Kabupaten Majalengka, yang juga Ketua BPK Oi Majalengka, Yoyo Darwoyo mengatakan, pembangunan infrastruktur daerah harus dibarengi pembangunan moral. Yoyo mengimbau kepada pemuda Majalengka untuk tidak melakukan hal yang menimbulkan dampak negatif untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Lebih lanjut, mahasiswa Yasika Majalengka ini mengingatkan, perlu adanya peran serta pemerintah dalam rangka membangun moralitas pemuda Majalengka yang saat ini memprihatinkan. Menurutnya, pemerintah diharapkan mampu memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi para pemuda untuk menyalurkan kreativitasnya. “Pemerintah juga mesti bisa memfasilitasi dan memberikan program bagi masyarakat dalam hal pertumbuhan dan penguatan ekonomi masyarakat, khususnya pemuda,” ujarnya. Ditambahkan, kemajuan pembangunan yang bersifat fisik (infrastruktur) dengan pembangunan moralitas masyarakat di Kabupaten Majalengka saat ini, merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya moralitas pemuda. Pemuda seharusnya diberikan ruang untuk berkreasi dan berkreativitas. Pemuda asal Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung ini menambahkan, organisasi kepemudaan yang ada di Majalengka saat ini cenderung kurang responsif terhadap permasalahan moralitas kepemudaan. Hal ini menyebabkan pemberdayaan pemuda nyaris tidak ada. Kegiatan-kegiatan organisasi, sambungnya,  cenderung hanya seremonial belaka serta mengabaikan esensi dari kegiatan itu sendiri. ”Kemajuan pembangunan yang mengabaikan kemajuan akhlak (moral) layaknya rezim orde baru,” pungkasnya. (ara)

Sumber: