Pemerintah All Out Atasi Krisis Akibat Pandemi Covid-19

PEMERINTAH bergerak totalitas (All out) dalam mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi. Tak cuma andalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, bauran kebijakan lain juga dilakukan agar perekonomian bisa segera bangkit.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi virtual hari ini, Kamis (25/3). Bendahara negara itu mengungkap, akselerasi penggunaan APBN dilakukan, khususnya pada sektor kesehatan. Menurutnya, mengatasi dampak ekonomi tidak akan berhasil tanpa mengatasi permasalahan inti yaitu kesehatan.

“Belanja untuk bidang kesehatan memungkinkan untuk membeli alat testing, dilakukan tracing dan masyarakat yang kena covid penyembuhannya biaya ditanggung negara. Insentif nakes juga diberikan, kita menyediakan RS dan tempat isolasi dan sekarang kita mengadakan vaksin, anggaran kesehatan dari Rp113 triliun di 2019, di 2021 itu sampai Rp300 triliun, itu dua kali lipat,” ungkap Sri Mulyani.

Tak hanya di sektor kesehatan, pemerintah juga berusaha memastikan kegiatan sosial dan perekonomian tetap berjalan, melalui stimulus serta bantuan sosial yang dikeluarkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Dalam PEN itu Rp210 triliun untuk PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Sembako, BLT Desa, (subsidi) listrik 450VA dan 900VA, internet untuk anak-anak kita, maupun utuk guru. Semua menggunakan anggaran negara. Kami bisa merumuskan kebijakan dengan cepat karena kami secara transparan menyampaikan kepada DPR dan dibahas,” jelasnya.

Sri Mulyani mengakui, kekuatan APBN saja belum cukup untuk meredam hantaman ekonomi akibat pandemi, maka kebijakan-kebinakan lain termasuk dukungan regulasi, kebijakan fiskal dan moneter juga dilakukan pemerintah.

‘APBN tidak mungkin bekerja sendirian, kami bersama Bank Indonesia bekerja sama, karena ini luar biasa bebannya, tidak mungkin kami lakukan sendiri. Juga dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk UMKM, penempatan dana, itu semua harus melalui sektor keuanvan, di mana kesehatan perbankan menjadi hal penting. Dalam hal ini OJK mendukung melalui regulasinya agar program PEN bisa jalan. Dengan LPS untuk menjaga confidence masyarakat agar menempatkan dana di perbankan terjaga,” kata dia.

Sri Mulyani bersyukur, melalui bauran kebijakan itu laju kontraksi ekonomi masih terjaga, bahkan saat ini trend perbaikan terus terjadi. Ia berharap, kondisi perekonomian semakin membaik di kuartal II-2021 dan perekonomian kembali pulih di akhir 2021.

‘Dengan kerja sama luar biasa ini kita bisa menahan kontraksi tidak cukup dalam, meski di kuartal II-2020 kita kontraksi 5,3 persen, sekarang kita akselerasi di 2021 sehingga kita bisa memberikan kesemptan kerja, mengembalikan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

“Presiden dengan Menko terus melanjutkan untuk melakukan reformasi di dalam kegiatan investsai, makanya UU Cipta Kerja penting. Ini adalah bagian yang melengkapi, APBN, BI, OJK dan reformasi di bidang struktural dilakukan agar Indonesia tidak hanya pulih, tapi tumbuh dengan kuat,” sambungnya. (git/fin)

Sumber: