Bupati Perlu Ide “Gila”

** Seperti Aang Melahirkan Kuningan Summit     KUNINGAN - Belum ada satu tokoh pun mampu mempersatukan kabupaten/kota Wilayah III Cirebon dalam bidikan Provinsi Cirebon. Tapi dalam lingkup jauh lebih besar, Bupati Kuningan H Aang Hamid Suganda mampu mempersatukan 9 daerah perbatasan dalam kekuasaan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah melalui ide “gila” Kuningan Summit 2011. Ke-9 daerah itu disebut Kunci Bersama. Ialah Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Ciamis, Cilacap, Brebes, Banjar, Majalengka, dan Pangandaran. Selain membangun kerja sama regional dengan membentuk Badan Kerja sama Antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama, kesembilan daerah tersebut juga bahkan sudah sepakat untuk membentuk Provinsi Perbatasan. “Kuningan Summit ini sebuah gagasan besar dan orisinil pak bupati (Aang, red). Dideklarasikan tahun 2011, tapi sudah dirintis oleh bupati sejak 2009,” terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kuningan, DR H Dian Rachmat Yanuar MSi, Selasa (20/8), kepada Radar. Menurut Dian, gagasan ini muncul dilatarbelakangi oleh gencarnya pembangunan dari waktu ke waktu, sementara masyarakat di daerah perbatasan masih termarjinalkan. Permasalahan kesenjangan pembangunan perbatasan, seringkali didominasi oleh permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan serta rendahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi. “Untuk itu, pak bupati memiliki pandangan mengenai pentingnya integritas antar daerah perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah,” tutur Dian. Intensitas pertemuan dengan pendekatan komunikasi Bupati Aang yang elegan pun mampu melahirkan BKAD. Berbagai kerja sama program antardaerah perbatasan disepakati hingga mendapat perhatian Pemprov Jabar. Seperti sudah mulai direalisasi pembangunan jembatan Jamursi penghubung Ciamis-Kuningan, ruas jalan Parung-Gunungsirah-Cipulus-Jagasari penghubung Majalengka-Kuningan, ruas jalan Tonjong-Dukuh Awi penghubung Kabupaten Cirebon-Brebes dan pembangunan Jembatan Leuwikasba dan Cibungsu sebagai pembuka akses Ciamis-Kuningan. Kuningan sendiri akan membangun Waduk Kuningan. Di mana airnya akan dimanfaatkan untuk mencetak sekitar 7.151 hektare sawah tadah hujan di Kabupaten Brebes. “Brebesnya ditugaskan untuk memproduksi beras ketan untuk disuplai ke Kuningan sebagai bahan olahan oleh-oleh tape ketan yang sudah populer. Brebes juga akan memproduksi bawang merah untuk diolah menjadi bawang goreng yang merupakan salah satu komoditas unggulan Kuningan,” ungkapnya. Tidak sebatas itu, Waduk Mantengeng pun akan dibangun atas kerja sama Cilacap, Ciamis dan Kuningan untuk pengairan. Untuk terus mempererat hubungan kerja sama, diadakan event Pekan Olahraga dan Seni Daerah Perbatasan (porsenitas) dan pameran produk unggulan dan investasi dari Kunci Bersama. Selanjutnya, Dian membeberkan keberhasilan lain bupati bersama bappeda seperti pembuatan Program Forum Satu Data. Sebagai institusi perencana pembangunan, bappeda sangat berkepentingan dalam penggunaan dan penyediaan data bagi kepentingan perencanaan dan formulasi kebijakan. “Penyusunan Satu Data pembangunan, merupakan wadah pengelolaan dan pendistribusian data. Sehingga ada keseragaman data pembangunan yang bisa dijadikan satu-satunya rujukan di Kabupaten Kuningan,” jelasnya. Pembuatan program Forum Satu Data, dilatarbelakangi oleh lemahnya database antarsektor. Ini persoalan yang hampir bisa ditemui di banyak daerah di Indonesia. Ketidakseragaman data bisa menyebabkan perencanaan tidak tepat sasaran. Secara akumulatif, bisa mengakibatkan kegagalan pembangunan. Kemudian, Dian pun mengaku sudah melahirkan program proverty mapping atau pemetaan kemiskinan, penyusunan perencanaan kawasan industri dan perdagangan, penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis, penyusunan tata ruang kawasan rawan longsor. “Alhamdulillah, bappeda juga sukses meraih sertifikat ISO 9001:2008,” sebut dia. Dijelaskan, sertifikat ISO diperoleh dari hasil surveillance audit ISO dari Tim PT MSA Certification. Sejak awal, pihaknya sudah merealisasi pelayanan minimal sesuai SK Menpan No 63/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan, Keputusan Menpan No 26/2004 tentang Transparansi dan Akuntabilitas, sehingga kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintah meningkat. “Jika trust atau kepercayaan dari masyarakat sudah terbangun, maka akan memudahkan bagi pemerintah untuk menjalankan program dan kegiatan pembangunan,” kata Dian. Prinsip pelayanan publik, seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, tanggung jawab, kemudahan akses dan disiplin adalah nilai-nilai yang berusaha internalisasikannya. Tentu sebagai budaya kerja di Bappeda Kabupaten Kuningan. (tat)   TUGU KUNINGAN SUMMIT. Bupati Kuningan H Aang Hamid Suganda menunjukkan tugu kebanggaan Kuningan Summit yang akan sangat bersejarah.    

Sumber: