Harapan Satgas Selesaikan Polemik Vaksin Nusantara

JAKARTA- Pro dan kontra Vaksin Nusantara masih terus bergulir. Satgas Penanganan Covid-19 meminta pengembang Vaksin Nusantara dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuannya agar isu-isu terkait vaksin tersebut dapat diselesaikan.

“Harapan satgas untuk tim pengembangan Vaksin Nusantara agar dapat berkoordinasi dengan baik dengan BPOM. Ini penting supaya isu yang beredar ke publik dapat terselesaikan,” kata Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Jakarta, Kamis (15/4).

Isu yang santer dibicarkan saat ini salah satunya mengenai keamanan vaksin tersebut. Wiku menyebut Vaksin Nusantara dikembangkan di Amerika Serikat. Kemudian diujicobakan di Indonesia. Pada prinsipnya, lanjut Wiku, semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapat izin BPOM. Terutama aspek keamanan efikasi dan kelayakan. Selama memenuhi kriteria tersebut maka, pemerintah akan memberikan dukungan.

Sementara itu jumlah pasien Covid-19 di Indonesia yang sembuh berada jauh di atas rata-rata Asia dan dunia. Angkanya 90,5 persen. Selain itu, kasus harian Corona juga berkurang drastis. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut hal ini menjadi momentum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kita ingat di bulan Januari, kasus harian mencapai 13 ribu, 14 ribu, 15 ribu. Dalam tiga minggu ini, angkanya cukup baik. Naik turun di angka sekitar 6.000, 5.000 dan 4.000. Ini yang harus dijaga dan terus ditekan agar semakin berkurang,\" ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada peserta rapat koordinasi kepala daerah tahun 2021 yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (15/4).

Selain itu, sebanyak 70 juta warga Indonesia ditarget sudah disuntik vaksin Covid-19 pada Juli mendatang. Jokowi mewanti-wanti agar kasus Covid jangan sampai meningkat lagi. \"Kita ingin di bulan Juli, paling tidak 70 juta penduduk harus sudah divaksinasi. Nanti kurvanya akan kelihatan turun di bulan Juli kalau vaksinasinya mencapai 70 juta orang,” papar Jokowi

Kepala daerah diminta memantau penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro. Dia menegaskan tidak ada lockdown di kota maupun kabupaten. “Pertama, lakukan PPKM mikro agar dapat menemukan kasus-kasus baru. Kemudian isolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas. Jangan sampai lockdown kota atau kabupaten. Jika ada kasus terjadi di satu atau dua desa, ya desa itu saja yang diisolasi. Sehingga tidak menyebar ke tempat lain,\" tuturnya.

Jokowi juga meminta sosialisasi protokol kesehatan terus digencarkan. Termasuk penanganan kebutuhan obat. \"Semua harus dicek. Tidak bisa lagi kerja sambil lalu untuk urusan Covid dan ekonomi,” lanjut Presiden Jokowi.

Penanganan Covid-19, kata Jokowi, harus seimbang. Dia mengingatkan untuk tidak terlalu mendahulukan ekonomi tanpa memperhatikan penyebaran Covid-19. “Jangan sampai mendahulukan ekonomi dan tidak memperhatikan penyebaran Covid-19. Penanganan pasien harus terus dilakukan secara konsisten. Hati-hati Covid-19 ini bentuknya nggak kelihatan,” pungas Presiden Jokowi. (rh/fin)

Sumber: