Pemkot Sudah Banyak Dapat Hibah, Pusdiklatpri hingga Stadion Bima, Sekarang Minta Pendopo Bupati Cirebon

BUKANNYA urgen fokus menangani pandemi Covid-19 dan pembangunan wilayah selatan (Argasunya), Pemkot Cirebon malah meminta Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, di Jl Kartini No.1. Sikap Pemkot Cirebon ini cukup membingungkan.

Karena sebelumnya, ada asetnya yang dilepas. Seperti lahan eks Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Korppri (Pusdiklatpri) di Jl DR Ciptomangunkusumo yang diserahkan kepada Polres Cirebon Kota (Ciko). Bahkan, sempat menjadi polemik hibah tanah di Kawasan Bima kepada kampus UGJ.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi mengakui, idealnya Kota Cirebon memiliki pendopo. Karena biasanya, alun-alun di sebelahnya adalah pendopo. “Idealnya punya pendopo di kota masing-masing,” kata Gus Mul, sapaan Agus Mulyadi.

Pendopo di Jl Kartini, menurut Gus Mul, sangat  representatif karena karakteristik kota adalah alun-alun,  masjid,  pendopo,  dan seberangnya ada rumah tahanan. Itu adalah sebuah tipe pemerintahan zaman dulu.

“Alun-alun pusat kemasyarakatan. Ada pendopo, ada masjid, dan seberangnya ada penjara. Jadi idealnya kita punya pendopo,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Mul.

Soal rencana mengajukan ke Presiden Joko Widodo, Gus Mul tidak memungkiri kalau cara itu bisa saja dilakukan. Tapi yang jelas, ada mekanisme dan ada aset yang mesti diperhitungkan serta harus sesuai regulasi, apakah saling hibah atau tukar guling. “Jadi memang ada perhitungan aset,” katanya.

Wakil Walikota Cirebon, Eti Herawati memilih enggan berkomentar panjang lebar. Dia menyerahkan sepenuhnya ke Pemprov Jabar. “Saya manut saja dari Pemprov Jabar. Biarkan saja provinsi,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Cirebon Nashrudin Azis mengapresiasi langkah wakil walikota yang ingin pendopo menjadi milik Kota Cirebon. “Saya pikir wajar kalau wagub mengamini ingin berupaya memfasilitasi. Dan ini sesuatu yang luar biasa, bukan hanya kota, tapi juga kabupaten,” terang Azis.

Namun demikian, masih kata Azis, terwujudnya status pendopo tidak lepas dari “keihklasan” pemimpin di Kabupaten Cirebon. “Ini tergantung pemimpin di kabupaten Cirebon,” tegasnya.

Walikota juga menegaskan harus ada solusi pendopo pengganti dan mesti disiapkan. “Jangan sampai pendopo di Kartini diserahterimakan tapi Pendopo Kabupaten Cirebon belum berdiri. Kita tak boleh ego menginginkan pendopo, tapi pendopo pengganti belum jadi. Berdiri dulu baru kita terima,” tandas Azis. (abd)

Sumber: