BMPS Dukung Dewan Tolak RKB

*Sekolah yang Melanggar PPDB Jadi Target Gugatan   CIREBON– Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Cirebon mendukung langkah DPRD yang meminta dinas pendidikan (disdik) memberikan sanksi bagi pelanggar penerimaan peserta didik baru (PPDB). Di mana, dewan meminta disdik menolak ajuan ruang kelas baru (RKB), kursi, dan meja. Ketua BMPS Kota Cirebon, Drs Halim Falatehan MM mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah dewan yang meminta disdik menolak ajuan meja dan kursi dari sekolah yang melebihi kuota rombongan belajar (rombel). “Kami mendukung penuh. Itu menjadi sanksi bagi mereka yang melanggar kesepakatan dan peraturan wali kota,” ucapnya saat menghubungi Radar, kemarin. BMPS mengecam disdik jika memperbolehkan sekolah yang melanggar untuk diberikan meja kursi tambahan. Terlebih, jika sekolah mengajukan RKB. Menurutnya, saat ini BMPS sedang mengumpulkan gugatan terkait berbagai kecurangan yang terjadi dalam PPDB kemarin. Termasuk, sekolah yang melanggar perwali akan menjadi objek gugatan BMPS. “Kami serius membidik mereka dalam gugatan nanti. Sekarang sedang kami susun,” terang Halim. Pada PPDB tahun 2012 lalu, BMPS pernah mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  terkait dugaan kecurangan dalam PPDB saat itu. Namun, dalam perjalannya gugatan itu mentah tidak berarah. Bahkan, tidak jelas sama sekali akhir dari gugatan yang dimaksud. Mengenai hal itu, Halim membela diri dan BMPS. “Waktu itu ada hal teknis yang tidak dapat disampaikan. Yang pasti, kali ini kami serius,” tukasnya lagi. Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon, H Ayatulloh Roni meminta disdik agar menolak seluruh ajuan Ruang Kelas Baru (RKB) dan mebeler bagi sekolah yang melebihi kuota dan rombel pada tahun ini. Hal ini sebagai bentuk hukuman bagi sekolah yang melanggar ketentuan Perwali tentang PPDB. “SMP dan SMA negeri yang kelebihan rombel, jangan diberikan bantuan RKB, kursi dan meja tambahan. Biar mereka merasakan sendiri akibat melanggar Perwali,” ucapnya lantang dihadapan rapat Komisi C DPRD dan Disdik di Griya Sawala, Rabu (21/8). Akibat banyaknya sekolah yang menyimpang dan menumpangi PPDB 2013, Roni marah kepada sekolah-sekolah yang berlaku curang. “Kalau satu meja harus bertiga atau berempat, rasakan sendiri,” tukasnya, kesal. Penambahan jumlah rombel tidak hanya membuat siswa tidak nyaman, para guru, juga merasakan hal yang sama. Roni mendapatkan banyak cerita curahan hati para guru. Karena itu, Komisi C meminta sekolah yang bermain curang agar tidak dibantu penambahan sarana. Bagi sekolah yang “baik”, Komisi C akan membantu secara maksimal. Kepala Bidang Sarana Prasarana Disdik, H Abdul Haris MPd mengatakan apa yang disampaikan anggota dewan tersebut akan diterima sebagai masukan. Namun, Disdik tetap akan memberikan bantuan mebeler berupa kursi dan meja tambahan bagi sekolah-sekolah yang kelebihan murid. “Sekolah-sekolah sudah mengajukan,” ungkapnya. Meskipun belum diputuskan akan diberikan atau tidak, Haris berniat akan memberikan ajuan yang diminta. Pasalnya, kursi dan meja sangat penting bagi kenyamanan siswa dalam belajar. Terkait penambahan rombel, Haris tidak menyalahkan sekolah. Selain itu, saat siswa sudah masuk ke sekolah, harus mendapatkan pendidikan yang layak dengan fasilitas memadai. “Mungkin pak Roni sedang emosi. Kita harus berusaha menyikapi masalah penambahan rombel dengan bijak,” ucapnya. (ysf)

Sumber: