KPK Pusing Data Audit BPK Berbeda

JAKARTA - Hasil audit investigati tahap II terkait proyek Hambalang yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyisakan banyak pertanyaan. Sebab, hasil audit yang diserahkan ke DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga berbeda. Terutama, soal ada tidaknya inisial anggota DPR yang ikut menandatangani proyek tersebut. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas termasuk salah satu yang \"dipusingkan\" adanya perbedaan itu. Tidak mau dugaan perbedaan itu terus menggelinding liar, Busyro akan mengecek ulang ke BPK. \"Saya masih akan melakukan rechecking mengenai perbedaan antara 15 orang di media dengan yang untuk DPR,\" ujarnya. Seperti diketahui, dalam laporan BPK yang diterima pewarta, menyebut ada 15 anggota DPR yang menandatangani persetujuan alokasi anggaran Hambalang. Mereka berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS. Disebutkan, mereka menyetujui anggaran APBN Perubahan Kemenpora tahun anggaran 2010. Padahal, tambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp600 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi X dan Kemenpora. Di samping itu, minus HA, AHN, dan MI mereka tanda tangan untuk RAPBN Kemenpora TA 2011. Nah, belakangan diketahui melalui anggota DPR kalau data yang diterima tidak sama dengan KPK. Versi parlemen, tidak ada inisial nama anggota DPR yang ikut menandatangani proyek Hambalang. Atas itulah muncul berbagai opini kalau data yang diberikan BPK kepada KPK dan DPR berbeda. Lebih lanjut Busyro mengatakan, sebenarnya kemarin sempat berkomunikasi dengan Kepala BPK Hadi Poernomo. Namun, batal ada pembicaraan lebih dalam karena Busyro sedang buru-buru untuk suatu acara. Jadinya, dia gagal mendapat keterangan dari BPK. \"Itu (perbedaan) yang bisa menjawab BPK,\" imbuhnya. Termasuk berapa sebenarnya anggota DPR yang ikut tanda tangan. Benar hanya 15 atau malah 18 orang. Nah, kalau dari pembicaraan nanti BPK mengakui ada anggota yang terlibat, KPK akan bertindak. Lembaga antirasuah itu bisa saja menjadikan pengakuan itu sebagai dasar untuk meminta keterangan kepada parlemen. Terpisah, DPR punya pandangan sendiri soal laporan itu. Anggota Komisi X Wayan Koster mengatakan kalau perbedaan sebenarnya hanya ada dua. Yakni, antara versi awal yang beredar terbatas termasuk di kalangan media, dan versi resmi yang dikirim ke DPR dan KPK sebagai pihak pemangku kepentingan. \"Komisi X memutuskan supaya pimpinan DPR mengadakan pertemuan konsultasi dengan BPK untuk melakukan klarifikasi terkait penyebutan 15 anggota Komisi X,\" ujar Wayan Koster. Selain itu, kata politisi PDIP tersebut, pihak Komisi X juga memutuskan untuk mengirim langsung surat ke BPK. Intinya sama, yaitu meminta klarifikasi dari lembaga pemeriksa tersebut atas kesimpangsiuran hasil audit investigasi. \"Suratnya tinggal dikirim, rencana hari ini (kemarin, red),\" imbuhnya. Dari dua versi laporan BPK yang didapat, sekilas memang tampak tidak ada yang aneh. Namun, jika diteliti lebih jauh memang ada sejumlah perbedaan. Di antaranya, dokumen hasil laporan yang memuat 15 nama anggota DPR di bagian akhir laporan tertulis waktu penyusunannya Juli 2013, tanpa tanda tangan dan stempel BPK. Sedangkan, versi terakhir yang dikirim ke DPR dan KPK tertanggal 23 Agustus 2013, dengan tanda tangan Penanggung jawab pemeriksaan J Widodo H Mumpuni dan dilengkapi stempel BPK. Selain itu, beberapa hal di materi laporan juga berbeda. Di antaranya, perbedaan yang muncul di bagian kesimpulan. Versi yang memuat nama 15 anggota DPR disebutkan bahwa ada indikasi total kerugian negara sebesar Rp471,707 miliar. Sedangkan di versi susulan yang dikirim ke DPR dan KPK, nilai indikasi total kerugian negaranya menyusut menjadi Rp463,67 miliar. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Anggota BPK Ali Masykur Musa menyatakan bahwa versi yang asli dan benar adalah laporan hasil pemeriksaan yang dikirim ke DPR dan KPK. \"Saya tidak tahu, 15 nama itu dari mana,\" ujar Ali Masykur di sela menghadiri undangan Komite Konvensi Capres Partai Demokrat di Jakarta. Pada kesempatan itu, dia juga menegaskan kalau lembaganya baru menyelesaikan tugas-tugasnya mengaudit investigasi proyek Hambalang tahap II hanya berselang beberapa hari sebelum resmi diserahkan ke DPR dan KPK. \"Saya ingin (menyampaikan) satu kalimat terakhir, BPK baru menyelesaikan tugas-tugasnya itu adalah dua atau tiga hari menjelang diserahkan ke DPR. Dan, BPK hanya menyerahkan di dua (lembaga), DPR dan KPK,\" ucapnya. Meski demikian, atas kesimpangsiuran yang muncul, Ali Masykur menyatakan kalau lembaganya siap memberikan penjelasan jika diminta. \"Kami siap, baik (kalau) DPR atau KPK meminta, kami siap saja,\" pungkasnya. Di bagian lain, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku tidak mengetahui adanya laporan hasil audit dari BPK yang menyebut keterlibatan 15 anggota DPR. Dia mengaku sudah membaca salinan dokumen resmi yang diterima dari BPK. \"Saya bolak-balik itu, saya tidak dapatkan adanya 15 nama inisial itu,\" katanya. Terpisah, kemarin Muhammad Nazaruddin menyelesaikan pemeriksaan marathon terhadap dirinya. Usai diperiksa selama tiga hari, Nazar mengatakan kalau dirinya diperiksa untuk tersangka Anas Urbaningrum. Dia kembali menegaskan peran kotor Anas dan penggunaan uang yang diterima dari Hambalang. \"Setelah jadi ketua umum, (biaya-biaya) yang didapat niatnya untuk mempersiapkan diri menjadi calon presiden. Biayanya hampir Rp300 miliar lebih,\" katanya. Uang sebanyak itu, menurut Nazar didapat dari berbagai fee proyek. Salah satunya pembangunan sekolah olahraga Hambalang. Dia menuding kalau Anas Urbaningrum sebagai pengendali penuh. Dia tahu itu karena saat itu berperan sebagai pelaksana. Nazar mengklaim kalau semua informasi itu sudah diberikan kepada KPK. Mulai siapa saja yang bermain, di mana dan kapan pemberian uang, hingga siapa yang berperan untuk membuat deal. Seperti biasa, Nazaruddin tanpa basa-basi langsung menyebut siapa saja anggota DPR yang berperan. Suami Neneng Sri Wahyuni itu menjamin bahwa ucapannya bukan pesanan untuk menjatuhkan seseorang. Nazaruddin menyebut semuanya benar karena dia ketahui dengan mata kepalanya sendiri. \"Memang ada uang yang dipakai. Ditanya sumbernya dari mana, saya jelaskan. Memang, banyak yang tersinggung dan mengintimadasi tapi intinya saya sekarang akan betul-betul membantu KPK,\" tegas Nazar. Malah, dia menantang agar orang-orang yang tidak puas dengan dirinya untuk melapor dengan delik pencemaran nama baik. Begitu juga kalau suatu saat dipanggil KPK, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menyilakan agar klarifikasi secara detail. \"Kalau memang ada terima uang, cepat balikin ke KPK. Mudah-mudahan dimaafin dari pada bilang saya ini, saya itu. Nanti kayak Anas, satu rupiah akan digantung di monas, berapa biayanya untuk beli tali,\" sindir Nazar lantas meninggalkan gedung KPK. (dim/dyn/fal)

Sumber: