Tak Elok “Mencomot” Kader Partai Lain

JAKARTA – Ajang konvensi Partai Demokrat yang baru berjalan di tahapan awal, nampaknya masih memiliki catatan kritis di sejumlah sisi. Langkah Partai Demokrat untuk “mencomot” kader partai lain dinilai sebagai sikap yang tidak elok dan tidak sesuai dengan konsep demokratisasi itu sendiri. ”Sudah bukan saatnya politik itu dijalankan dengan devide at impera,” ujar Siti Zuhro, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengehahuan Indonesia (LIPI) dalam diskusi yang digelar di Warung Daun, Jakarta, kemarin (31/8). Siti menyatakan, dirinya sejatinya memberi apresiasi terhadap apa yang dilakukan Partai Demokrat. Konvensi merupakan pembelajaran politik, tidak hanya kepada kader internal partai, tetapi juga kepada rakyat. Konvensi mengembalikan esensi parpol, bahwa penentu kebijakan bukan hanya diambil oleh ketua umum partai. ”Kompetisi yang digulirkan demokrasi memang harus dikelola secara manageable,” ujarnya. Namun, di balik konvensi itu, Siti menilai konsep konvensi Partai Demokrat tak ubahnya konsep trial and error. Konvensi saat ini berjalan adalah benar-benar konvensi ala Partai Demokrat dari Indonesia. Di mana konvensi yang umumnya berjalan terbuka, menjadi semi terbuka. ”Ada hal-hal yang seharusnya terbuka, malah dilaksanakan tertutup terlebih dahulu,” ujarnya. Salah satu pertanyaan mendasar adalah konsistensi Partai Demokrat melaksanakan konvensi itu sendiri. Menurut Siti, atas dasar apa Partai Demokrat memilih kandidat capres dari yang diundang saja. Hal itu merupakan kebijakan sepihak. ”Kalau dibilang pelibatan masyarakat. Di mana pelibatannya?” ujarnya dengan nada bertanya. Ketidakkonsistenan Partai Demokrat juga memunculkan distorsi. Siti menyoroti langkah Partai Demokrat yang justru mengundang kader partai lain untuk maju sebagai kandidat capresnya. Sikap Partai Demokrat ini jelas untuk mengambil kader partai lain. ”Ini tentu tidak elok, karena melukai partai lain. Kalau mau melakukan terobosan, lakukan kepada calon yang tidak punya rumah,” ujarnya. Siti memiliki pertimbangan atas pernyataan itu. Ini karena, setiap kandidat capres yang dinyatakan lolos untuk berkompetisi, secara tidak langsung merupakan vote getter atau pendulang suara bagi Partai Demokrat. Selain memperkenalkan diri sebagai capres, para kandidat itu tentu harus mempromosikan langkah Partai Demokrat. Menjadi kontradiksi jika kader itu sebelumnya adalah kader partai lain. Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan, latar belakang pemilihan kandidat berdasarkan undangan merupakan kebijakan Majelis Tinggi. Ini karena, Partai Demokrat tidak mungkin menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk menggelar seleksi kandidat. ”Kita mendasarkan pada suara-suara publik yang muncul,” ujar Marzuki. Menurut Marzuki, kandidat capres seperti Mahfud MD, Jusuf Kalla memiliki kesempatan. Namun, mereka tidak punya peluang untuk maju. Untuk kasus JK, yang bersangkutan sulit maju dari Partai Golongan Karya karena sudah memiliki kandidat lain. ”Kita tidak berpikir mengambil kader partai lain, kita berpikir kebangsaan waktu itu,” ujar salah satu kandidat capres Partai Demokrat itu. Marzuki menyatakan, keberadaan komite menjadi bukti, bahwa Majelis Tinggi tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan. Saat ini seolah-olah ada penilaian jika sosok Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono adalah penentu dari kandidat capres. ”Pak Soegeng (anggota komite Soegeng Sarjadi, red) menyatakan jika Pak SBY lepas dari penentuan kriteria,” ujarnya. Namun, Marzuki mengakui jika kriteria itu memang tidak dipublikasikan. ”Karena (jika dipublikasikan, red), akan memunculkan polemik yang yang mereka tidak merasa diundang,” ujarnya. Anggota Komite Konvensi Hinca Panjaitan menambahkan, kandidat capres yang diundang merupakan kombinasi dari penentuan Majelis Tinggi dan penentuan komite. Majelis Tinggi memiliki 11 nama kandidat, sementara sisanya merupakan hasil dialog dari komite konvensi. ”Seperti yang diketahui, ada yang bersedia, ada yang tidak. Pelibatan masyarakat kita letakkan di sistem penentuan survei nanti. Setelah nama ini didapat, baru dilempar ke masyarakat,” ujarnya. Dari 11 kandidat capres Partai Demokrat yang terpilih saat ini, ada 10 kandidat merupakan hasil pilihan Majelis Tinggi, Satu-satunya capres pilihan Komite yang lolos adalah anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa. ”Komite menerima ratusan permintaan mendaftar,” tandasnya. Terpisah, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menegaskan kesiapannya mengikuti Konvensi PD. Dia tidak terpengaruh dengan mundurnya Mahfud MD dari peserta. ’’Saya tidak terpengaruh, tetap siap. Yang jelas, saya menghormati pilihan Pak Mahfud,’’ ujarnya saat ditemui di acara Syawalan HMI MPO di Hotel Sahid Jakarta. Namun, mundurnya Mahfud tidak membuat Anies merasa di atas angin dalam mengikuti konvensi. Sebab, dia menilai peserta lain sangat berat untuk ditumbangkan. Apalagi, bisa jadi dia adalah peserta konvensi yang berasal dari masyarakat sipil. Sisanya, masih ada penyelenggara negara dan mantan pejabat. ’’Semua berat. Tapi saya tertantang,’’ katanya. Saat menyampaikan pidatonya sebagai anggota HMI MPO, Anies juga sempat menyinggung kenapa akhirnya dia mau menjadi peserta konvensi. Alasannya, dia diberi kesempatan untuk mengurus negara tanpa perlu masuk menjadi anggota partai. Jadi, dia tidak punya alasan menolak. Soal kenapa memilih Demokrat, Anies menjawab tidak yakin ada partai yang benar-benar bersih. Saat ada yang bilang padanya Partai Demokrat kotor, dia balik bertanya mana yang bersih. ’’Apa saya harus menunggu semuanya baik? Tidak. Saya dilatih untuk menjadi pejuang,’’ jelasnya. Dia berharap keberadaannya di konvensi nanti untuk menantang atau mendorong adanya perubahan. Salah satu visi dan misi Anies adalah soal perbaikan ekonomi Indonesia di Asia. Dia ingin agar pertumbuhan ekonomi ikut menghadirkan Pancasila sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ’’Sering bicara ekonomi tapi sila 5 Pancasila sering tidak dimasukkan. Kita hanya ingat Pancasila saat ada kekerasan, atau saat negara terganggu,’’ katanya. Apalagi, fakta bawa jarak pertumbuhan ekonomi antara Jakarta dan wilayah lain tidak adil. Versi Anis, jarak antara Jakarta dan Cilacap menjadi sangat jauh dibanding Jakarta dengan Singapura dari sisi ekonomi. Padahal, Cilacap masih satu pulau. Penggagas Indonesia Mengajar itu menambahkan, memenuhi undangan Partai Demokrat karena ikut ’’terbebani’’ dengan janji kemerdekaan. Terutama poin melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dia menilai kalau janji itu harus dipenuhi oleh seluruh warga termasuk dirinya. Sementara itu, Sekretaris Komite Konvensi Suaidi Marasabessy optimis, kalau konvensi nantinya akan bisa menghasilkan kandidat capres yang bisa bersaing dengan kandidat dari partai lainnya. Meski mengakui kalau hampir semua tokoh yang mengikuti konvensi saat ini masih memiliki tingkat elektabilitas rendah, namun menurut dia, hal itu bukan masalah besar. ”Justru ini gunanya ada konvensi, kami akan bawa dan kenalkan pada publik,” tegas Suaidi. Dia lalu menceritakan sukses SBY dan Partai Demokrat pada 2004 lalu. Saat itu, menurut dia, bukan hanya Demokrat, sosok SBY awalnya juga belum banyak publik yang mengenal. ”Tidak ada yang tidak mungkin, yang penting optimis, kami sangat yakin bisa memunculkan tokoh sekuat nama-nama yang ada di survei itu,” tandas anggota Dewan Kehormatan PD itu. Dari 11 nama peserta konvensi, Suaidi memastikan, kalau yang terpilih nantinya hanya akan ada satu. Sisanya, lanjut dia, tentu harus legowo sebagai bagian konsekuensi dari mengikuti sebuah kompetisi. ”Bahwa sudah kami tanyakan kepada semua calon tentang siap menang dan siap kalah itu,” ucapnya. Meski demikian, dia mengingatkan kalau setiap peserta juga harus tetap menjaga optimismenya. ”Ada adagium, gantungkan cita-citamu setinggi langit, jangan cuma setinggi bintang, sebab kalau setinggi langit kalau jatuh pun masih mungkin tersangkut di bintang. Tak bisa jadi capres, ada yang bisa jadi menteri ya alhamdulillah kan,” kelakar politisi berlatarbelakang purnawirawan jenderal TNI itu. (bay/dim/dyn)

Sumber: