PD Pembangunan Mulai Inventarisasi Aset

KEJAKSAN– Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan belum tergarap maksimal. Bahkan, Komisi B DPRD pernah memberikan rapor merah kepada PD yang saat ini belum memiliki direktur utama (dirut) definitif. Memiliki dirut definitif menjadi keharusan bagi perusahaan yang sedang menata asetnya itu. Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PD Pembangunan, Ir Vicky Sinarya, kepada Radar, kemarin. Saat ini PD Pembangunan mulai menginventarisir aset yang dimiliki. Karena itu, ujar Vicky, perlu ada dirut definitif dalam waktu dekat. Sebagai Plt Dirut PD Pembangunan merangkap kepala Dinas Keluatan Perikanan Peternakan dan Perkebunan (DKP3), dia merasa tidak cukup waktu dan konsentrasi untuk fokus mengurai benang kusut di perusahaan plat merah tersebut.“Harus segera ada definitif. Biar selalu menetap di kantor,” tukasnya. Vikcy meyakini Wali kota, Drs H Ano Sutrisno MM memiliki orang yang mampu menggarap PD Pembangunan lebih baik. Karena itu, Vicky berharap ada dirut PD Pembangunan yang definitif dalam mutasi terdekat. Beberapa langkah yang dilakukan saat ini, menjadi pintu masuk untuk mendapatkan pemasukan bagi PD Pembangunan kedepan. Setidaknya, memasuki tahun 2014-2015, perusahaan daerah tersebut sudah dapat memberikan kontribusi nyata bagi Pemerintah Kota Cirebon. Menurutnya, orang yang akan menjadi dirut PD Pembangunan harus memiliki jiwa wirausaha, lepas dari seluruh kepentingan, managerial baik agar membawa PD Pembangunan menjadi badan usaha yang dapat mengelola potensi menjadi PAD. Saat ini, pihaknya sedang melakukan penataan potensi aset. Di mana, Vicky mengundang konsultan Jakarta untuk melakukan inventarisasi aset berdasarkan status. “Nanti akan jelas antara aset putih, abu-abu dan hitam. Aset harus memiliki nilai,” tukasnya. Jika aset sudah didata ulang, terlihat gambaran jelas penyertaan modal pemerintah kepada PD Pembangunan. Selain itu, penataan SDM akan dilakukan dengan perombakan organisasi menjadi kebutuhan pokok. Kepala Bagian Keuangan PD Pembangunan, Sutardi SE menambahkan, saat ini sudah ada langkah pembenahan. Berdasarkan laporan keuangan, sejak tahun 2013 ini tidak ada kerugian. Berbeda dengan tahun 2012 lalu yang merugi hingga Rp5 juta. Targetnya, tahun 2013 ini minimal pembukuan di posisi seimbang. Tahun 1992, PD Pembangunan diberikan dana penyertaan modal dari pemkot Cirebon. nilainya saat itu mencapai lebih dari Rp1,2 miliar. “Penyertaan modal berupa tanah. Nilai yang besar saat itu,” terangnya. Konsultan Kantor Jasa Penilai Publik dari Jakarta, Heru Susilo SE mengatakan, untuk sebuah perusahaan ingin berkembang dari keterpurukan, harus ada inventarisasi aset. Di mana, aspek legalitas dan fisik aset didata secara matang dan jelas. Heru bertugas menilai aset dengan aset nyata milik PD Pembangunan. Selanjutnya, akan diukur kemampuan dengan optimalisasi aset. “Mencapai itu, bisa dengan pengembangan atau dikerjasamakan. Kalau aset tidak berfungsi, harus dijual,” ujarnya. Langkah lain yang akan dilakukan Heru dan tim dalam melakukan inventarisasi aset PD Pembangunan, pihaknya melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam hal SDM. Setelah itu, melakukan survey lapangan dan memantau posisi masing-masing aset. Heru akan melaporkan kepada PD Pembangunan mulai dari titik koordinat aset, lokasi, aspek legal aset. Setidaknya, membutuhkan waktu dua minggu untuk menyelesaikan inventarisasi aset PD Pembangunan. Kasubag Pendayagunaan Aset Bagian Perlengkapan Pemkot, Lolok Tiviyanto SE menerangkan, masalah di PD Pembangunan berimbas kepada bagian perlengkapan. Pasalnya, data aset tanah antara milik PD Pembangunan dengan milik Pemkot, menjadi tidak jelas. Hal ini menjadi kendala pemkot saat melakukan inventarisasi dan pemanfaatan lahan. Dalam Perda 7 tahun 1973 tentang Pendirian PD Pembangunan, luas aset milik PD Pembangunan lebih dari satu juta meter persegi, dengan tanpa kejelasan letak posisi. “Ini menyulitkan kami. Inventarisasi aset solusi terbaik,” ucapnya. Setelah mendapatkan hasil, pihaknya akan melaporkan kepada wali kota. (ysf)  

Sumber: