Corona Menggila, Jokowi: Tinggallah di Rumah Saja!

JAKARTA- Lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19 jadi alarm bagi pemerintah. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menahan diri tidak keluar rumah. Kecuali ada kebutuhan mendesak. “Saya minta satu hal yang sederhana saja. Tolong tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang urgent,” kata Jokowi dalam pernyataan pers di Jakarta, Rabu (23/6).

Dia menekankan penyebaran Covid-19 bisa dihentikan dengan langkah bersama. Kepala Negara meminta masyarakat di seluruh Indonesia berkontribusi dalam menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.“Semua orang harus berperan serta. Semua warga harus berkontribusi. Tanpa kesatuan, kita tidak akan bisa menghentikan penyebaran Covid. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua,\" tutur Jokowi.

Dia juga menjelaskan mengapa pemerintah tetap memutuskan PPKM Mikro. Menurutnya, kebijakan PPKM Mikro masih paling tepat untuk mengendalikan Covid-19. Alasannya, hal itu bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat.Keputusan itu diambil setelah pemerintah mempertimbangkan sejumlah opsi. Jokowi mengaku menerima masukan dari berbagai pihak mulai dari PSBB hingga lockdown.

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita. Selain itu, pengalaman-pengalaman dari negara lain,\" papar Jokowi.

Sementara itu, fasilitas layanan medis di Indonesia dalam posisi mengkhawatirkan. Dari 389 ribu kamar di rumah sakit se-Indonesia, sebanyak 89 ribu kamar sudah terisi pasien Covid-19. Pemerintah menambah lagi hingga 30 persen dari total ketersediaan kamar di rumah sakit. “Jadi 30 persen dikalikan 389 ribu. Menjad 130 ribu kamar. Itu yang kami siapkan,\" ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Rabu (23/6).

Menurutnya, yang dialokasikan baru 82 ribu kamar. Namun, secara nasional diisi 52 ribu. \"Kita sudah siap dibanding Februari lalu. Kita siapkan 62 ribu dan naik sampai 82 ribu,\" papar Budi.

Dia menyebut saat ini BOR terus diperbanyak di lokasi mana pun. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar angka BOR tidak mati. \"Jadi angka BOR tidak boleh mati. Selama masih ada tempat tidur yang dimanfaatkan, BOR bisa menurun. \"Jadi lebih banyak tinggal di rumah agar bisa mengurangi laju penularan,\" pungkasnya.

Sementara itu, angka kematian akibat Covid-19 di Ibu Kota Jakarta sangat tinggi. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan pihaknya tengah menyiapkan truk untuk mengangkut peti jenazah berisi jasad terpapar Covid-19 menuju tempat pemakaman umum (TPU).

Sebab sopir dan ambulans saat ini tidak memungkinkan membawa jasad Covid-19 ke TPU karena sudah kelelahan secara fisik. “Hari ini akan diangkat karena ambulans tidak mungkin lagi, sedangkan dengan truk dengan kapasitas satu truk delapan peti,\" kata Edi saat rapat dengar pendapat bersama Komisi E DPRD DKI, Rabu (23/6).

Diungkapkannya, jumlah kematian akibat Covid-19 di DKI Jakarta sangat tinggi. Hingga Rabu (23/6) pukul 18.00 WIB tercatat mencapai 146 orang meninggal dunia. “Gelombang satu tertinggi 75 orang, tertinggi di gelombang pertama pada tahun ini,\" rincinya.

Dia juga mengatakan Pemprov DKI menambah anggaran untuk insentif penanganan Covid-19, seperti tenaga pemulasaran sebesar Rp4,6 miliar, pengadaan peti jenazah (Rp5,2 miliar), masker (Rp3,1 miliar), Dinas Pertamanan (Rp13,02 miliar), Dinas Sosial untuk Bantuan Sosial Tunai (Rp9 miliar). “Inspektorat ada pendampingan dan pengawasan Rp5,8 miliar dan BPBD Rp467 miliar,\" ujar Edi.

Selain itu, insentif uang transport gugus tugas sebanyak dua kali sehingga total Rp933 miliar, DLH (Rp502 miliar), Satpol PP (Rp9,10 miliar), kegiatan PPKM Kodam Jaya (Rp8,2 miliar), Dishub DKI (Rp140 juta, Rp243 juta, serta Rp294 juta). (gw/fin)

Sumber: