Lonjakan Pasien Covid-19 Bertambah, Gedung DPR Jadi RS Darurat COVID?

LONJAKAN pasien COVID-19 terjadi di Indonesia. Akibatnya rumah sakit penuh. Pemerintah harus mencari alternatif tempat lain untuk digunakan sebagai rumah sakit darurat Corona. Gedung MPR/DPR diusulkan dijadikan rumah sakit darurat COVID-19.

Adalah anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, yang mengusulkan hal itu. Menurutnya, ini bisa dilakukan jika rumah sakit sudah penuh dan pasien banyan yang terlantar.

“Jika memang rumah sakit sudah penuh, sehingga banyak pasien terlantar dan harus menunggu berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid. Ada pendapat lain?” kata Benny Harman melalui cuitan di akun Twitternya, Jumat (9/7).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, menegaskan sikap Benny adalah sikap Fraksi Partai Demokrat. Dia berharap partai lain menyetujui usulan Demokrat menjadikan gedung DPR sebagai RS darurat COVID.

“Fraksi Partai Demokrat mempersilakan halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat penanganan COVID. DPP Partai Demokrat mendukung upaya ini. Mudah-mudahan partai lain juga setuju,” imbuh Andi Arief.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily tidak setuju dengan usulan tersebut. Alasannya, DPR harus tetap bekerja di tengah pandemi.

“DPR harus tetap menjalankan tugas kenegaraannya sebagai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi. DPR harus turut berkontribusi sesuai dengan tupoksinya terhadap penanganan COVID-19 dengan cara memastikan agar kinerja pemerintah lebih baik lagi dalam penanganan COVID-19,” jelas Ace Hasan.

Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi. Dia menyebut usulan Partai Demokrat agar gedung DPR dijadikan RS darurat COVID sebagai trik mencari simpati. Dia menegaskan DPR tidak tutup selama PPKM darurat.

“Padahal rakyat sudah pintar. Sudah rasional dan menggunakan logika. Kalau DPR dijadikan RS darurat, di mana mau berkantor. Kan DPR tidak tutup 100 persen. Nanti akan ada juga usulan kantor pemerintahan jadi RS darurat,” ujar Baidowi. (fin)

Sumber: