APBD Jabar Berpotensi Bocor Rp5 Triliun

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan, kondisi kas keuangan Pemda Jabar pada tahun 2021 berpotensi mengalami kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai Rp5 triliun.

Diketahui sebelumnya, APBD Jabar meleset hingga Rp3,7 triliun disebabkan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan. Padahal, pada proyeksi Bappenda Jabar pada tahun 2020 telah mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun sebesar Rp3 triliun.

Tak hanya itu, Pemprov Jabar pun sudah mengeluarkan draf Surat Edaran Sekda Jabar Nomor: 91/KU.01/BPKAD tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencairan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

“Kami laporkan kondisi keuangan 2021 memburuk dalam perhitungan kami. Tadinya kami kehilangan Rp3 triliun. Akan tetapi kita berpotensi kehilangan Rp2 triliun lagi. Jadi total kehilangan Rp5 triliun,” ucap Emil via zoom di Bandung, Senin (12/7).

Ia pun menjelaskan, telah mengatur sebagaimana meskinya atas kehilangan APBD Rp3 triliun tersebut. Namun sebelum terjadi PPKM Darurat terdapat laporan berpotensi kehilangan kembali Rp2 trilun.

“Rp3 triliun itu kita sudah prediksi sebelum PPKM Darurat. Tapi sekarang kita berkurang Rp2 triliun lagi. Jadi banyak memberhentikan pengerjaan proyek-proyek infrastruktur sana sini,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai dampak pertumbuhan ekonomi di masa PPKM Darurat, dirinya nya tidak menjelaskan banyak. Pasalnya, belum dapat diukur.

Meski begitu, dirinya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di sektro makro mengalami kenaikan. Terlebih dalam ekspor dan investasi tertinggi di Indonesia.

“Dampak ekonomi di masa PPKM belum bisa diukur. Namun secara lapangan terjadi pengurangan ekonomi jual beli di masyarakat sehingga minggu ini peluncuran bantuan sosial dari Kemensos itu akan segera dimulai,” katanya.

“Secara makro Jabar nomor 1 investasi se-Indonesia di kuartal ini Rp20 triliun masuk dari asing untuk investasi di Jabar. Ekspor pun naik 17 persen nomor 1 di Indo. Menandakan dari sisi makro ekonomi Jabar masih baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Jabar Nanin Hayani Adam, dalam rapat Koordinasi terkait Realokasi Anggaran Pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 TA 2021 menjawab pertanyaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat soal kondisi anggaran Pemprov Jabar.

 “Keterbatasan anggaran jika Bansos disalurkan selama PPKM Darurat ini menjadi salah satu kendala Pemprov Jabar. Namun demikian, program Pak Gubernur untuk menyalurkan obat-obatan dan penyediaan oksigen menjadi prioritas utama saat ini,” jawab Nanin.

“Dan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Jawa Barat masih mampu menutupi itu, sehingga tidak dibutuhkan realokasi dan refocusing anggaran untuk TA 2021 ini,” tambahnya.

Di tempat berbeda, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Anwar Yasin meragukan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Kuartal II 2021 mencapai target.

Sumber: