Menkeu Ancam Bakal Intervensi, Terkait Penyaluran BLT Dana Desa Lamban

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyayangkan, penyaluran anggaran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dinilai sangat lamban. Imbasnya, banyak diantara masyarakat belum bisa menikmati bantuan tersebut.

Ia pun mengancam, bakal mengintervensi (intercept) penyaluran anggaran BLT Dana Desa bila masih tetap lamban. Mengingat, pemerintah dalam bulan-bulan ini sedang menerapkan PPKM Darurat.

“Kalau tidak terjadi (penyaluran), kami akan mencoba intercept, karena uang itu sudah ada tapi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Sri, Senin (19/7).

“Kami ingin segera uang itu masuk ke masyarakat dan membantu mereka,” tegasnya.

Sri menegaskan, bahwa langkah intervensi kemungkinan besar bakal terjadi karena sampai saat ini penyaluran BLT Dana Desa masih minim. Bahkan, paling rendah dari penyaluran bantuan sosial (bansos) lain yang ada di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

“Realisasi penyaluran BLT Dana Desa baru Rp5,6 triliun atau 19,4 persen dari pagu Rp28,8 triliun per 9 Juli 2021. Sementara dari jumlah penerima, rata-rata penyaluran baru diberikan ke 2,69 juta dari total 8 juta penerima,” terangnya.

Rinciannya, penyaluran BLT Dana Desa sebanyak Rp1,53 triliun kepada 5,1 juta penerima pada Januari 2021. Lalu, sekitar Rp1,33 triliun kepada 4,42 juta penerima pada Februari 2021.

“Kemudian Rp1,07 triliun ke 3,8 juta penerima pada Maret 2021, dan Rp810 miliar ke 2,71 juta penerima pada April 2021,” imbuhnya.

Selanjutnya, kata Sri, penyaluran cuma Rp560 miliar ke 1,87 juta penerima pada Mei 2021, Rp220 miliar ke 750 ribu penerima pada Juni 2021, dan Rp70 miliar ke 230 ribu penerima pada Juli 2021.

“Kalau sampai ini tidak ada pergerakan, kita bisa melakukan langkah-langkah intercept, cari nama dan account di masing-masing desa untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah,” tuturnya.

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setia mengungkapkan, lambatnya penyaluran BLT Dana Desa lantaran ada beberapa kendala.

Diantaranya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum ditetapkan. Kemudian, sulitnya penyaluran BLT Dana Desa ke desa terpencil.

“Pada saat penyaluran, kami kesulitan untuk menjangkau desa-desa yang sangat luas dan memerlukan biaya transportasi sangat besar,” terang Budi. (fin)

Sumber: