Presiden Tunisia Pecat 24 Pejabat Negara

GELOMBANG pemecatan menghantam Tunisia setelah Presiden Tunisia, Kais Saied memecat 24 pejabat pemerintah dan lembaga negara sejak Minggu. Pemecatan dimulai ketika Presiden Saied pada Minggu memutuskan untuk membubarkan pemerintah dan membekukan parlemen.

Saied mengumumkan dirinya akan mengambil alih otoritas eksekutif dan membekukan tugas parlemen selama 30 hari serta mencabut kekebalan terhadap anggota parlemen.

Pengamat memperkirakan pemecatan akan mencakup pemecatan gubernur dan anggota dewan kota dalam beberapa hari mendatang.

Dikutip dari berita Politik RMOLjabar, Kamis (29/7), Saied pada Senin mengeluarkan dekrit presiden untuk memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi yang juga merangkap di Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Pertahanan Ibrahim Bartagi dan Menteri Kehakiman Sementara Hasna Ben Slimane juga dibebaskan dari tugas mereka pada 25 Juli.

Keputusan tersebut mencatat bahwa sekretaris negara dan sekretaris jenderal akan bertanggung jawab atas kementerian yang disebutkan sampai pemerintah baru diumumkan.

Setelah pemecatannya, Mechichi mengumumkan di Facebook bahwa dia akan menyerahkan jabatannya kepada perdana menteri baru yang akan ditunjuk oleh Saied.

Bartagi diangkat sebagai kepala pertahanan dalam pemerintahan Mechichi pada Agustus 2020 berdasarkan perjanjian dengan Saied.

Pemberhentian Pejabat Tinggi Pemerintah

Kepresidenan Tunisia pada Selasa mengumumkan serangkaian pemecatan terhadap beberapa pejabat negara.

Di antara mereka yang diberhentikan adalah Direktur Dewan Perdana Menteri, Moez Lidine Allah al-Muqaddam dan Sekretaris Pemerintah, Walid Dhahbi.

Keputusan tersebut juga mencakup delapan penasihat senior dan pembantu Mechichi, yaitu Rashad bin Ramadan, Salim Al-Tisawi, Mufdi Al-Masdi, Abdelsalam al-Abassi, Zakaria Belkhodja, Elias Ghariani, Oussama Kheriji, dan Lahssan Benomar.

Abdul Razzaq al-Kilani, kepala Otoritas Umum untuk Martir dan Veteran Revolusi dan Operasi Teroris juga diberhentikan.

Saied juga memecat Taoufik Ayouni, jaksa tinggi pengadilan militer.

Sumber: