Myanmar Harus Terima Utusan Khusus

HARI pertama ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Ke-54 kemarin (2/8) berjalan alot. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung hanya dua jam itu berakhir dalam lima jam. Sebagian besar pembahasan berfokus pada follow-up hasil ASEAN Leaders’ Meeting soal Myanmar.

Seperti diketahui, ASEAN Leaders’ Meeting sengaja digelar April 2021 untuk membahas kondisi rakyat Myanmar. Dalam pertemuan itu, disepakati 5 point of consensus. Di antaranya, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, special envoy atau utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, hingga pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.

”Isu yang banyak memakan waktu adalah sekali lagi mengenai implementasi 5 point of consensus, terutama terkait dengan isu penunjukan special envoy,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam temu media kemarin.

Retno menekankan, tidak ada perkembangan yang signifikan dalam implementasi 5 point of consensus. Padahal, sudah 100 hari berlalu sejak ASEAN Leaders’ Meeting berlangsung di Jakarta.

Karena itu, Indonesia berharap Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukan special envoy. Dengan begitu, special envoy bisa segera bekerja dengan mandat yang jelas dari ASEAN.

Selain itu, lanjut dia, utusan khusus tersebut harus dipastikan mendapatkan jaminan akses penuh selama di Myanmar.

Indonesia juga mendesak agar implementasi 5 point of consensus lainnya segera dilakukan. Sebab, terus terhambatnya implementasi 5 point of consensus tidak akan membawa kebaikan bagi ASEAN. ”Sudah waktunya ASEAN mengambil keputusan yang decisive,” tegasnya.

Dia berharap pertemuan AMM itu dapat memutuskan penunjukan special envoy sesuai usulan ASEAN beserta mandatnya yang jelas. Serta, komitmen militer Myanmar untuk memberikan akses penuh kepada utusan khusus untuk menjalankan tugasnya.

”Jika pertemuan ini gagal memastikan langkah konkret implementasi 5 point of consensus, Indonesia mengusulkan tindak lanjutnya dikembalikan ke para pemimpin ASEAN,” ungkapnya.

Menurut Retno, sesuai awal, mandatnya berasal dari para pemimpin ASEAN yang coba diimplementasikan. (jp)

Sumber: