Pemkab Cirebon Prioritaskan 8 MCP

CIREBON- Pemkab Cirebon memastikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah dengan total jumlah penduduk sebanyak 2,1 juta jiwa tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hal ini bisa dipastikan karena dalam setiap pengambilan kebijakan selalu berkoordinasi dengan Korsupgah KPK agar tidak menyalahi atau melanggar aturan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon Drs H Imron MAg usai rapat koordinasi dengan Korsupgah KPK di Aula BKAD Kabupaten Cirebon, kemarin. Menurut Bupati Imron, pihaknya sudah berkonsultasi beberapa kali dengan KPK. Hal itu agar Pemkab Cirebon tidak salah langkah dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan pemerintahan.

“Ini sebenarnya bukan yang pertama kita koordinasi. Koordinasi ini tujuannya agar pemkab atau dinas di Kabupaten Cirebon tidak salah langkah. Ini sebagai bentuk langkah pencegahan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Imron.

Diterangkannya, rencana awal pihak dari KPK akan datang ke Cirebon. Atau pemkab yang akan ke KPK. Tapi  karena situasinya masih pandemi dan status PPKM, maka pertemuan tersebut disepakati dalam bentuk daring melalui zoom meeting.

Ada beberapa poin dalam rapat tersebut yang harus menjadi perhatian Pemkab Cirebon. Di antaranya evaluasi capaian monitoring coruption program (MCP) 2021 dalam rangka good government tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparan, dan akuntabel.

“Ini untuk memberikan kepastian agar tidak ada keragu-raguan dalam pengambilan keputusan baik oleh kepala daerah maupun oleh kepala dinas demi lancarnya pembangunan,\" jelasnya

Ada 8 prioritas yang ditekankan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya rencana anggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, pptimalisasi pajak, menajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. “Delapan poin ini jadi prioritas kita. Tidak hanya di Kabupaten Cirebon, semua daerah diberikan prioritas yang sama karena 8 poin ini adalah pondasi paling penting,” kata Imron.

Pertemuan tersebut, sambung Imron, merupakan agenda terjadwal dari KPK yang merupakan agenda rutin yang biasa dilaksanakan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. (dri)

Sumber: