Pembenahan TPA Kopiluhur Harus Jadi Prioritas Pembangunan 2022

CIREBON - Komisi II DPRD menggelar rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon membahas rencana kerja tahun 2022.

Rapat tersebut berlangsung di ruang Griya Sawala, Jumat (20/8). Pada rapat tersebut, DPRD Kota Cirebon memberi masukan sejumlah program kerja prioritas Dinas Lingkungan Hidup.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah menyarankan sejumlah program kerja yang bisa dijadikan prioritas, seperti pembenahan tempat pembuangan akhir (TPA) Kopiluhur, pengelolaan sampah, pembiayaan BBM dan perawatan suku cadang angkutan operasional.

\"Pembenahan TPA Kopiluhur merupakan program kerja yang harus diprioritaskan. Sebab, kondisi TPA Kopiluhur sudah tak laik. Kalau berbenah bisa mengurangi resiko dari pada membuat titik baru. Jangan sampai meledak. Kopiluhur itu sudah crowded (penuh). Dari kajian terakhir saja sudah tidak laik dijadikan TPA,” katanya.

Andru menuturkan, TPA Kopiluhur juga sudah mengakibatkan pencemaran udara dan air.

“Kita lihat disini, belum ada persiapan untuk mengarah pada pemulihan atau pembenahan. Kami mendorong agar pembiayaan BBM dan suku cadang angkutan operasional sampah dikelola pihak ketiga,”tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon H Watid Syahriar menyoroti tentang sosialisasi dan kegiatan pendampingan peduli lingkungan. Dirinya menilai porsi anggaran untuk kegiatan tersebut tak ideal.

“Sosialisasi hanya sekitar Rp1 jutaan, pendampingan kegiatan sekitar Rp5 jutaan. Sementara ada kegiatan yang sifatnya atau berbentuk dokumen mencapai ratusan juta. Bisa tidak digeser? Prioritaskan yang kegiatan langsung,”ujarnya.

Menurut Anggota Komisi II Benny Sujarwo, Komisi II DPRD mendorong agar DLH bisa menyeleksi antara program kerja yang diprioritaskan dengan yang tidak.

“Utamakan program yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Permasalahan soal sampah itu harus menyangkut kesadaran masyarakat,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Cirebon Kadini mengatakan, pihaknya akan menampung masukan dan usulan dari Komisi II DPRD tersebut.

“Ini usulan yang baik bagi kami. Masukan ini tentunya untuk mengukur keberhasilan kerja kami,” katanya. (rdh)

Baca juga:

• Tok! Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 Disetujui DPRD Kota Cirebon
• Demi Kunker, Anggota Dewan Kota Cirebon Sering Minta Swab Gratis ke Dinkes

Sumber: