Rencana PTM, Harus Ada Pendampingan Pemerintah

PEMERINTAH pusat harus mendampingi pemerintah daerah (Pemda) dalam rencana menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas. Utamanya, kepada beberapa Pemda yang belum mengizinkan PTM Terbatas di zona PPKM Level 3.

Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal mengatakan, terkait PTM Terbatas, pemerintah pusat seharusnya lebih berempati kepada Pemda. Salah satunya dengan menanyakan kepada Pemda apa yang dibutuhkan. Sehingga Pemda bisa yakin mengizinkan sekolah gelar PTM Terbatas.

Mustafa meyakini tidak ada Pemda yang tidak ingin segera mengizinkan PTM Terbatas apalagi bersengaja lalai menunda-nunda. Para kepala daerah punya perhitungan akan risiko dan tahu persis kesiapan daerahnya untuk PTM Terbatas.

“Setiap Pemda memahami kondisi internal daerah mereka masing-masing, lebih baik pemerintah pusat apresiasi saja Pemda yang sudah bisa PTM dengan baik sebagai bentuk penghargaan, ajak Pemda yang lain untuk belajar dari daerah yang sudah sukses menyelenggarankan PTM,’ ujar Mustafa, Jumat (27/8).

Mustafa juga meminta Pemerintah untuk mempercepat vaksinasi secara lengkap bagi pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan untuk mengurangi resiko penularan pada satuan pendidikan.

“Meskipun sekolah sudah berada pada zona PPKM level 1-3 tapi progres pemberian vaksinasi secara lengkap masih lambat tetap tidak akan terbentuk herd immunity. Percepatan vaksinasi secara lengkap sangat penting untuk memberikan ketenangan kepada semua pihak baik Pemda, satuan pendidikan dan juga orang tua peserta didik,” tandasnya. (fin)

Sumber: