Eksekutif dan Legislatif Setujui APBDP 2021

CIREBON - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2021 akhirnya disetujui bersama oleh DPRD dan eksekutif. Pengesahan dilakukan dalam forum rapat paripurna yang digelar di gedung Griya Sawala, Senin (30/8).

Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati SPd menjelaskan, persetujuan diambil setelah melalui semua tahapan yang telah dilakukan sejak disampaikannya kebijakan umum perubahan anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUPA-PPAS) pada bulan Juli lalu.

Pembahasan telah dilakukan di internal DPRD melalui badan anggaran (Banggar), bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelahnya, dilakukan penyampaian draf Raperda APBDP Senin pekan lalu, yang kemudian kembali digodok oleh Banggar DPRD bersama TAPD, hingga akhirnya dilakukan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. “Setelah ini, akan disampaikan kepada Pak Gubernur untuk mendapatkan evaluasi. Kita berharap tahapan di gubernur ini bisa tidak terlalu lama, sehingga APBDP 2021 dapat segera berjalan efektif,” ujar Affiati.

Affiati menururkan, fokus kebijakan belanja dalam APBDP sebagiannya masih berkutat pada konsentrasi penanganan Covid-19. Tapi ada juga kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dari pemerintah daerah.

Di sisi kebijakan pendapatan, Affiati berharap, dengan disepakatinya RAPBDP untuk segera disahkan menjadi APBDP, pendapatan asli daerah (PAD) memang hanya naik sekitar Rp400 jutaan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon melalui perangkat daerah terkaitnya, bisa terus menggali potensi pendapatan asli daerah.

Sementara itu, Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH mengapresiasi atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Cirebon. Khususnya yang tergabung dalam Badan Anggaran. Sebab, telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga hingga terselesaikannya pembahasan APBDP untuk disepakati bersama. (azs/adv)

Sumber: