Komisi II DPRD Jabar: Perlu Adanya Program DIigitalisasi UMKM

BANDUNG – Akibat refocusing anggaran, berdampak pada anggaran operasional yang menurun dan hanya menyisakan sekitar 60 persen pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat.

\"Tidak disadarinya oleh Pemerintah Jawa Barat bahwa pemotongan anggaran kepada Diskuk akan berdampak besar. Karena dinas ini berhubungan langsung dengan pelaku usaha dan UMKM,\" ucap Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira Yunandar usai rapat evaluasi kegitan 2021 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (6/9).

Yunandar menambahkan, untuk membangkitkan perekonomian, UMKM harus diprioritaskan. Sehingga, anggaran bagi mitra Komisi II seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar bukannya dikurangi.

\"Anggrannya justru harus ditingkatkan dan menjadi prioritas utama dibandingkan yang lain. Misal sektor pendidikan yang sudah sangat besar anggarannya, kemudian sektor infrastuktur yang harusnya pada saat pandemi menjadi prioritas nomer sekian,” jelas Yunandar.

Lebih lanjut, Yunandar berpendapat bahwa UMKM saat harus ikuti perkembangan jaman dengan melakukan digitalisasi dalam hal promosi.

“Untuk menghadapi kondisi pandemi yang memang mensyaratkan untuk lebih banyak bergerak di marketing digital atau di market place dibandingkan secara offline dan itu akan sangat membantu,” tandasnya. (jun)

Baca juga:

• Komisi II DPRD Jabar Usulkan Perbaikan Balai Pengembangan Bibit Unggas Jatiwangi
• Komisi I DPRD Jabar: BUMDes Harus Jadi Penggerak Ekonomi Pedesaan

Sumber: