Dukung Langkah Kapolri Tarik 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

INISIATOR Perjuangan Ide Rakyat (Inspira) Jawa Barat mendukung penuh upaya Kapolri dalam merekrut mantan pegawai KPK sebanyak 56 orang yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk diberdayakan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim. 

Menurut Ketua Umum Inspira Jawa Barat, upaya pemberdayaan dari Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo merupakan langkah strategis, mengingat wilayah kerja yang sama yakni berkaitan dengan pencegahan korupsi. 

\"Dimana pun berkiprah sebagai abdi negara, yang penting cita-cita bangsa ini untuk terbebas dari korupsi bisa terealisasi, sehingga di lembaga mana pun tak akan jadi persoalan karena semangat dan visinya sama yakni mengabdi pada negara dalam hal penindakan terhadap korupsi,\" jelas Mochamad Aripin, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (29/9).

Ia juga menilai, dengan langkah positif yang diprakarsai Kapolri yang dialogis dan humanis perlu didukung oleh masyarakat dan kelompok muda lainnya. 

\"Tinggal menunggu regulasi yang sesuai, karena Bapak Kapolri sudah berkirim surat dengan Presiden dan ada tanggapan baik,\" bebernya. 

Ia juga berharap, pertimbangan untuk menarik 56 orang yang tak lulus TWK, menjadi ASN Polri bisa berdampak baik pada penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. 

\"Kita berharap, pencegahan dan penindakan korupsi di negri ini akan terus membaik dan berdampak kepada kehidupan bernegara yang semakin maju,\" papar Aripin. 

Untuk diketahui, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengusulkan solusi atas polemik 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK agar dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Bareskrim) pada Jumat lalu. dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Kapolri menerangkan ada tugas tambahan terkait dirinya ingin menarik sejumlah pegawai KPK tersebut.

\"Khususnya di Tipikor (tindak pidana korupsi). Di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan ada upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal penanggulangan Covid dan juga pemulihan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain,\" pungkasnya(*)

Sumber: