Perdana Menteri Sudan Ditahan

KHARTOUM - Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok dikenai tahanan rumah setelah pasukan militer yang tak teridentifikasi mengepung kediamannya pada Senin (25/10).

Peristiwa itu dilaporkan oleh saluran televisi Al Hadath, yang mengutip sumber-sumbernya tanpa menyebutkan nama mereka. Kebenaran laporan tersebut masih belum bisa dipastikan secara independen.

Sumber-sumber di kalangan keluarga mengatakan kepada Reuters bahwa satu pasukan militer juga menyerbu kediaman penasihat media PM Hamdok.

Sang penasihat media kemudian ditahan oleh pasukan tersebut. Dari Khartoum, dilaporkan bahwa pasukan militer menangkap beberapa anggota kepemimpinan sipil Sudan pada Senin pagi.

Penangkapan terjadi saat sebuah kelompok prodemokrasi terkemuka mengimbau masyarakat Sudan agar turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang kudeta militer.

Militer Sudan belum memberikan komentar. Al Hadath TV mengutip beberapa sumber yang mengatakan bahwa, selain menempatkan Hamdok menjadi tahanan rumah, pasukan militer tak dikenal juga menangkap empat menteri kabinet dan satu anggota sipil dari dewan kedaulatan yang berkuasa.

Sejak ada percobaan kudeta pada September, Sudan berada di ujung tanduk. Upaya kudeta itu memicu aksi saling tuding antara militer dan kelompok-kelompok sipil, yang sebelumnya akan berbagi kekuasaan pascakejatuhan Presiden Sudan Omar al-Bashir pada 2019.

Bashir terguling dari kursi kepemimpinan setelah demonstrasi berlangsung selama berbulan-bulan.

Kesepakatan soal transisi politik, yang dicapai pascakejatuhan Bashir, diniatkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum pada akhir 2023.

UNI EROPA MENGECAM

Uni Eropa bereaksi atas penangkapan Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok beserta sejumlah anggota kabinetnya.

Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, dalam cuitannya di media sosial mengatakan bahwa dia mengikuti peristiwa di negara Afrika timur laut dengan keprihatinan penuh.

Borrell meminta agar Perdana Menteri dan anggota kabinet dibebaskan setelah militer membubarkan pemerintahan transisi.

\"Uni Eropa meminta semua pemangku kepentingan dan mitra regional untuk kembali ke jalur proses transisi,” tulis Borrell.

Sumber: