Rapat Pleno KPU, Polisi Kerahkan Kekuatan Penuh

SUMBER – Mengantisipasi terjadinya kericuhan saat rapat pleno penghitungan surat suara pilbup, Polres Cirebon akan mengerahkan kekuatan penuh. Sedikitnya, 500 aparat kemanan diterjunkan untuk pengamanan rapat pleno pada 12 Oktober 2013. Kapolres Cirebon AKBP Irman Sugema menegaskan, secara umum untuk pengamanan sendiri mulai dari TPS, PPS, sampai PPK sudah dilakukan maksimal. Adapun anggota yang diterjunkan mulai dari TNI, Pol PP, Polri dan insntasi lainnya. Namun, saat pleno pihaknya akan menerjunkan kurang lebih 500 personel. Jumlah tersebut kemungkinan bisa bertambah ketika melihat kondisi di lapangan nanti. Untuk lokasi pleno, akan dicari tempat yang representatif. “Kita fokuskan saat ini adalah pengamanan di tingkat PPK, setelah itu saat pleno nanti,” ujar Irman, kepada Radar, usai melakukan rapat koordinasi di kantor KPU, Selasa (8/10). Saat disinggung terkait para calon yang banyak melakukan klaim menang melalui hasil quick count dan dipublikasikan di media, Irman bisa memahami. Tetapi sebagai panutan masyarakat yang ingin menjadi pemimpin di Kabupaten Cirebon, dia  mengimbau mengikuti mekanisme yang ada di KPUD. Sehingga riak-riak yang menjadi potensi konflik dapat dihindari. “Dari awal saya sudah mengingatkan hasil quick count itu adalah untuk konsumsi internal, tidak menjadi konsumsi publik. Karena bagaimapun, publik akan menafsirkan yang berbeda-beda. Ketika penafsiran ini berbeda, maka dari kacamata kepolisian dan kodim itu yang dipikirkan adalah eksesnya,” katanya. Menurut Irman, ketika eksesnya menjadi potensi konflik, tentu ini yang akan menjadi PR aparat keamanan. Oleh karena itu, pihaknya tidak pernah bosan mengingatkan kepada masyarakat melalui media, agar bersama-sama menjaga kondusivitas daerah dengan mengikuti setiap tahapan pilbup yang tinggal satu langkah lagi. “Hak menyampaikan pendapat itu boleh saja, tetapi mari kita mengantisipasi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Dan yang paling saya tekankan adalah kepada seluruh pasangan calon, agar dapat menahan diri untuk tidak melaksanakan langkah-langkah yang menimbulkan kerawanan sosial,” katanya. Saat rapat pleno nanti, sambung Irman, yang diperbolehkan masuk cukup perwakilan dari masing-masing pasangan calon dengan melihat kapasitas ruangan. Itu pun  akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. “Adapun mekanismennya nanti diserahkan kepada KPUD. Saya harap, para calon tetap bergandengan tangan, karena suara mereka telah tersalurkan. Tidak kemudian menimbulkan konflik, di antara masa pendukung. Mari saling menjaga keamanan sesuai dengan kesepakatan deklarasi damai. Jadi apa yang disampaikan pada deklarasi damai dapat direalisasikan,” pungkasnya. (sam)

Sumber: