Timses Temukan C1 Ganda, Diduga Panitia Palsukan Tanda Tangan Saksi

CIREBON – Tim pemenangan Luthfi-Arimbi, Samian menuding KPU telah banyak melakukan manipulasi data di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Itu terbukti di Kecamatan Gegesik, tepatnya di Desa Gegesik Kulon, beredar model C1 berbeda alias ganda. Data C1 yang diduga ganda tersebut, lanjut Samian, menyebabkan perbedaan suara pada pasangan nomor urut enam. Pada data model C1 asli perolehan suara nomor enam hanya 260, namun di model C1 palsu perolehan suara Hebat mencapai 353. Di TPS dua, untuk pasangan Insyaf-Darusa hanya memperoleh dua suara, Sunjaya-Gotas delapan suara, Luthfi-Arimbi sepuluh suara, Qomar-Subhan 13 suara, Ason-Elang 60 suara, sedangkan Heviyana-Rakhmat 260 suara. “Nomor urut satu sampai lima sama dengan model C1 yang asli, tapi pas di nomor enam jumlahnya naik hingga 353 suara. Padahal jumlah 353 itu adalah jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon. Sedangkan model C1 palsu jumlah suara sah yang masuk sampai 446 suara,” tanya dia. Kenapa pihaknya bisa menyatakan bahwa itu adalah model C1 palsu? Menurut Samian, yang asli diterima dari saksi tim nomor tiga, tapi kebetulan saat itu saksi tidak masuk karena telat. “Karena telat, jadi bahasanya tidak boleh masuk oleh panitia. Padahal, peraturan KPU itu penyebutkan sebelum perhitungan, saksi bisa masuk. Namun, sayangnya saksi dari kami justru tidak boleh masuk dan ditolak, padahal penghitungan belum dimulai,” paparnya. Dengan ditolaknya saksi tim nomor tiga, maka secara otomatis tidak ada tanda tangan dalam rekapan lampiran data di model C1 KWK KPU. Tetapi saat ditemukan di lapangan dari koordinator kecamatan yang ada di Gegesik, tiba-tiba muncul dua rekapan C1. Anehnya lagi, ada karakter tanda tangan yang hampir sama gaya tanda tangannya. “Munculnya rekap itu yang menyebabkan perbedaan signifikan. Jadi jumlah suara sah yang masuk semestinya 353, berubah dan menguntungkan pasangan nomor enam. Ironisnya lagi, saksi tim dari nomor tiga tidak tanda tangan, tapi kok ada tanda tangannya dengan jenis tanda tangan yang hampir mirip dengan saksi-saksi dari paslon lain. Kalau sudah seperti ini, berarti ada pemasuan tanda tangan,” terangnya. Tidak hanya itu, tanda tangan dan nama dari ketua KPPS pun berbeda. “Yang asli adalah Duliman, sedangkan yang palsu adalah Dulmanan. Tapi jujur kami tidak berpikir negatif. Yang kami takutkan ini hanya provokasi yang hanya diselipkan di data kami untuk menjadi tidak kondusif. Tapi kejadian seperti ini dipastikan ada. Siapapun orangnya pasti bisa memastikan untuk persoalan seperti ini. Yang jelas kami punya bukti,” beber dia didampingi timses lainnya. Saat disinggung daerah mana saja yang telah ditemukan kejanggalan, dia mengaku, belum menginventarisir secara keseluruhan. Dengan kondisi seperti itu, kata Samian, pihaknya menduga adanya intervensi KPU untuk meloloskan salah satu pasangan calon. “Ini jelas ada penggelembungan kertas suara, sudah waktunya kami tampil. Kami akan kawal dengan segala apapun resikonya dan kami adalah pasukan relawan berani mati,” tegas Samian. Menurutnya, temuan tim relawan Luthfi-Arimbi ini meyakini kalau kasus serupa akan terjadi di tingkat desa atau kecamatan lainnya. Karena, manipulasi data yang dilakukan penyelenggara pemilu merupakan lagu lama. Sementara itu, Tim Media Center Kamal Sadikin juga menemukan 99.000 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah dengan tidak adanya KK dan KTP. Selain itu, pihaknya juga menemukan ada DPT ganda sebanyak 14.487, dengan satu KTP dipakai tiga sampai enam orang. Namun, pola penulisan nama berbeda, termasuk TPS pun ditempatkan di lokasi yang berbeda untuk mencoblos. “Nomor TPS, KK, nomor pemilih sama, tapi namanya beda, contohnya nama Setia Budi Nugraha berubah menjadi Setia Buti Purnama dan seterusnya seperti itu, data kami komplit,” paparnya. Selain itu, ada penggunaan KTP sementara bagi warga yang tinggal di daerah perbatasan. Pembukaan kotak suara pun tanpa melibatkan panitia atau saksi lainnya. “Itu semua terekam dalam video dan kami punya bukti jika dibutuhkan,” tukasnya. YUSRIL BAKAL TURUN TANGAN Ditemukannya sejumlah pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Cirebon, tak hanya sebatas wacana. Hal itu dibuktikan oleh tim sukses pasangan cabup-cawabup, HM Luthfi ST dan Ratu Raja Arimbi Nurtina ST. Temuan pelanggaran tersebut sudah dikirimkan ke DPP partai pengusung dan pendukung Luthfi-Arimbi, yakni PKB, PPP dan PBB. Laporan tersebut langsung direspons oleh para petinggi ketiga partai tersebut. Rencananya, dalam waktu dekat ini, petinggi DPP PBB dan juga pakar hukum tata negara, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, akan turun langsung ke Kabupaten Cirebon untuk memeriksa sekaligus memastikan dugaan pelanggaran tersebut. Hal itu disampaikan langsung cabup, HM Luthfi ST kepada sejumlah wartawan, tadi malam. Menurutnya, persoalan yang ditemukan pihaknya tidak bisa dibiarkan. Karena pelanggaran itu bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga akan mencederai pesta demokrasi yang digelar. \"Kami tanggapi serius sejumlah pelanggaran yang ada dengan mengumpulkan bukti-bukti,\" ungkap Luthfi. Ia menjelaskan, beberapa pelanggaran yang berhasil dikumpulkan faktanya diantaranya yakni, distribusi surat undangan pencoblosan yang hanya berkisar 1,2 juta dari total 1,6 juta DPT. \"Selain itu juga, kami menemukan bukti-bukti bahwa adanya penggelembungan suara di beberapa kecamatan. Dan itu berpengaruh secara signifikan,\" katanya. Selain itu, lebih lanjut dikatakan Luthfi, pihaknya juga menemukan pelanggaran saat kampanye, misalnya masih banyaknya ditemukan alat peraga sosialisasi kandidat tertentu pada saat masa tenang hingga hari pencoblosan. \"Selain itu juga kami temukan pembukaan kotak suara bukan dalam rangka rekapitulasi suara,\" katanya. Bahkan, dikatakan Luthfi, KPU juga sempat mempersoalkan lokasi kampanye tanpa alasan jelas, sementara pihaknya sudah mengikuti aturan yang dibuat KPU. \"Kami sudah mengikuti aturan KPU, tapi sempat dilarang dan itu sangat merugikan,\" katanya. Luthfi juga mengimbau kepada kandidat lain untuk bersama-sama pro aktif menjalankan pesta demokrasi hingga selesai secara dewasa, dengan melakukan kontrol terhadap seluruh rangkaian pilbup ini. \"Agar siapapun yang terpilih nanti, tidak dibatalkan di Mahkamah Konstitusi,\" katanya. (sam/fen)  

Sumber: