Proyek Ibu Kota Negara Pakai Anggaran PEN
![Proyek Ibu Kota Negara Pakai Anggaran PEN](https://radarcirebon.disway.id/upload/2022/01/pengusaha-skala-besar-masih-wait-and-see-di-tahun-politik_m_229113.jpg)
RENCANA pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur terus bergulir dan dipersiapkan dengan matang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, proyek pembangunan Ibu Kota Negara masuk dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, masuknya anggaran IKN dalam PEN sangat tidak relevan. Sebab, banyak penerima bantuan sosial yang belum terjangkau pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran. Begitu juga dengan pelaku usaha UMKM hanya sebagian kecil dari 64 juta unit yang mendapat bantuan dari pemerintah selama masa pandemi.
“Kalau anggaran di alokasikan ke IKN, tentu ini sangat berdampak negatif ke pemulihan ekonomi,” kata Bhima saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (19/1).
Baca juga:Viral, Ada Guru Bahasa Jepang Cantik di SMKN Susukan: Jadi Pengen Sekolah Lagi!
Menurutnya, pembangunan IKN sebaiknya menggunakan skema penugasan kepada BUMN karya, sehingga dana pembangunan dari PEN mengalir ke perusahaan milik negara. Sementara dari beragam studi, efek pembangunan IKN terhadap ekonomi sangat kecil dibawah 1 persen ke PDB.
Apalagi, kata Bhima, model pembangunan IKN bertumpu pada pembangunan gedung layanan pemerintahan yang kurang menarik ditinjau dari sisi komersil. Selain itu, jika tujuannya menyerap tenaga kerja, bukanlah dari proyek pembangunan IKN namun melalui insentif UMKM.
“Ya jangan bangun IKN sekarang, tapi berikan insentif ke usaha UMKM secara lebih masif. 97 persen serapan tenaga kerja nasional ada di UMKM, bukan lewat pembangunan IKN. Lagipula tenaga kerja yang diserap diperkirakan dominan datang dari pulau Jawa juga, bukan tenaga kerja di wilayah IKN,” jelasnya.
Disamping itu, pemerintah perlu juga pastikan bahwa utang di APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran di IKN. “Sekarang defisit APBN harus ditekan di bawah 3 persen tapi belanjanya boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Ini jelas aneh,” pungkasnya.(jp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: