Dewan Juga Kecewa, Dukung Ano Tegur Para Kepala SKPD

KEJAKSAN- Minimnya kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam rapat paripurna di Griya Sawala Rabu (16/10) lalu juga disesalkan para wakil rakyat. Para pejabat eselon dua ini mestinya hadir karena rapat itu penting, mengenai pemandangan umum fraksi atas Raperda APBD 2014. Anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon Lili Eliyah SH MM mengatakan, rapat paripurna itu seharusnya bisa diikuti dengan baik oleh para kepala SKPD. \"Paripurna ini kan penting. Bukan hanya rapat-rapat biasa. Ya wajar kalau wali kota kecewa, orang kami saja di dewan juga kecewa,\" lanjutnya. Masukan-masukan para fraksi, kata dia, yang nantinya akan menjadi masukan pula bagi pemerintah kota, dalam hal ini SKPD. Di samping pemandangan fraksi, kata Lili, dalam rapat tersebut juga sempat disampaikan hasil reses anggota DPRD. Dan hal ini juga menjadi penting bagi SKPD. \"Dalam rapat itu kan juga disampaikan hasil reses seperti apa, keinginan masyarakat. Ya kalau kepala SKPD tidak ada, bagaimana program ke depan bisa berjalan dengan baik. ini yang sangat kami sayangkan,\" lanjutnya saat dihubungi Radar, kemarin. Melihat kondisi seperti ini, Lili menilai sudah menjadi kewajiban wali kota untuk melakukan teguran. Karena, ketidakhadiran SKPD ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam hal menjalankan roda pemerintahan dengan baik. \"Karena ini rapat paripurna yang penting. Kenapa malah tidak datang? Jelas ini menjadi PR wali kota dalam hal pembinaan pegawai dan penataan birokrat,\" tegasnya. Senada diungkapkan oleh anggota DPRD lainnya, Djoko N Poerwanto. Politisi Partai Demokrat ini menilai, rapat paripurna kemarin menunjukkan potret sesungguhnya kualitas kerja Pemkot Cirebon. Terlihat, pemerintah kota tidak serius dalam hal menjalankan roda pemerintahan. \"Padahal dewan kan ingin membahas rencana kegiatan mereka, tapi kenapa justru pihak eksekutif sendiri yang justru tidak apresiastif terhadap rencana mereka sendiri?\" ungkapnya heran. Ketidakhadiran kepala SKPD dalam rapat paripurna kemarin, lanjut Djoko, menimbulkan pertanyaan besar. Hal ini, kata dia, harus menjadi perhatian serius dari wali kota untuk membenahi lingkungan internal pemerintah Kota Cirebon, khususnya birokrat. \"Tanggung  jawab dan keseriusan SKPD ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan ini suatu indikasi untuk tidak harus konsisten terhadap rencana yang ada dalam RKA. Penyusunan RKA sendiri amburadul. Apa ini modus untuk menghindari transparansi,\" tanyanya. Dia pun berharap, wali kota bisa melakukan pembenahan internal eksekutif, sehingga substansi dari pro perubahan bisa dilakukan dan terasa. \"Karena substansi pro perubahan itu sendiri adalah koordinasi yang solid antar SKPD dan kepala daerah. Sehingga mereka bisa secara penuh mendukung visi misi wali kota,\" tukasnya. (kmg)

Sumber: