Begini Pengakuan Pekerja LSM Perempuan Afghanistan: Akan Ditembak Jika Tidak Mengenakan Burqa

HAK-hak warga Afghanistan, terutama perempuan dan anak perempuan terus menjadi perhatian dunia sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus setelah menggulingkan pemerintah yang didukung AS. Kaum perempuan seolah terjepit dari kehidupan publik dan sebagian besar dilarang dari pekerjaan pemerintah, sementara sebagian besar sekolah menengah untuk anak perempuan ditutup.

Kisah-kisah tersebut juga dialami para pekerja LSM perempuan di provinsi barat laut Afghanistan yang mengaku akan ditembak polisi Syariah Afghanistan jika mereka tidak mengenakan burqa.

Pengakuan tersebut disampaikan dua anggota staf yang tidak disebutkan namanya kepada AFP.

BACA JUGA:Rekor! Sabet 4 Piala, PKK Desa Sindangkasih Juara Umum Tingkat Provinsi

Kepada media tersebut dua pekerja LSM internasional di pedesaan provinsi Badghis bahwa cabang lokal dari Kementerian Amar Maruf Nahi Munkar bertemu dengan kelompok-kelompok bantuan pada hari Minggu.

\"Mereka memberi tahu kami, jika staf wanita datang ke kantor tanpa mengenakan burqa, mereka akan menembak para perempuan itu,\" kata seorang yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan.

\"Perempuan juga harus didampingi untuk bekerja oleh wali laki-laki,\" tambahnya.

Sumber LSM kedua mengkonfirmasi peringatan tersebut.

\"Mereka juga mengatakan mereka akan datang ke setiap kantor tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memeriksa apakah peraturan telah diikuti,\" katanya kepada AFP.

Pemberitahuan kepada LSM yang dilihat AFP tidak menyebutkan ancaman penembakan tetapi memerintahkan perempuan untuk menutupi.

BACA JUGA:Layangan Putus Versi Cirebon, Pelakor Ketahuan Istri Sah, Dicegat di Jalan Suranenggala

Wanita di Afghanistan yang sangat konservatif umumnya menutupi rambut mereka dengan syal, sementara burqa yang diwajibkan di bawah rezim pertama Taliban, dari tahun 1996 hingga 2001 masih banyak dipakai, terutama di luar ibu kota Kabul.

Taliban sebagian besar menahan diri dari mengeluarkan kebijakan nasional yang memicu kemarahan di luar negeri, alasannya ingin mendapatkan pengakuan luar negeri dan pencairan aset beku.

Sementara pejabat provinsi, bagaimanapun, telah mengeluarkan berbagai pedoman dan dekrit berdasarkan interpretasi lokal hukum Islam dan adat Afghanistan.

Di ibukota pada hari Jumat, kelompok Taliban melakukan demonstrasi dengan sekitar 300 pria, yang meneriakkan “Kami menginginkan hukum Syariah.”

Sumber: