HH Bantah Beri Fee

KEJAKSAN – Pengusaha jasa konstruksi HH membantah telah memberikan fee proyek kepada unsur pimpinan DPRD, NA. Terlebih soal mengatur proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Dia mengaku tidak punya kapasitas  dan kelebihan pribadi untuk bisa melakukan sampai sejauh itu. “Saya tegaskan, tidak pernah ada fee proyek yang saya berikan, karena memang tidak pernah ada pungutan. Apalagi mengatur-ngatur proyek, memangnya saya siapa dan terlalu berani saya dong,” ujarnya, Senin (15/11). Bahkan, HH menjamin tidak pernah ada kuitansi sebagai tanda bukti penerimaan seperti yang pernah disebutkan, karena memang tidak pernah ada fee. Apabila itu sampai terjadi, sama artinya dengan menjerumuskan seseorang ke jalan yang tidak baik dan keliru. Dan diyakini yang bersangkutan (unsur pimpinan) pun tidak akan memilih jalan itu. Apalagi latar belakang figurnya yang selama ini sudah dikenal santun. “Bagaimana saya bisa memberikan fee itu, wong unsur pimpinan saja baru sekali datang ke tempat saya waktu ulang tahun kemarin. Sudah lah, jangan melakukan pembunuhan karakter. Jangan melukai orang. Yang sudah baik harusnya diapresiasi, bukan malah disudutkan dan menganiaya orang,” ungkapnya kepada koran ini saat ditemui di Jl Saleh. HH mengaku justru tidak habis pikir dengan motif pihak yang menghembuskan dirinya memberikan fee kepada unsur pimpinan dewan. Karena sebenarnya sangat tidak baik membangun opini di masyarakat didasari berita yang tidak benar, bahkan fitnah. Karena nanti pasti ada yang menjadi korban, juga membuat bingung masyarakat. “Tidak baik juga kan membangun kota ini didasari sesuatu yang sifatnya fitnah. Mau jadi apa kota ini kalau memang semuanya bisa dibuat-buat dan isinya memfitnah orang. Lebih baik mari kita berjibaku membangun daerah yang kita cintai ini dengan kebersamaan. Tujuannya satu, untuk masyarakat,” paparnya. Senada, mantan unsur pimpinan DPRD SHW membantah pernah menerima fee proyek. Namun pernah mendengar istilah proyek plat merah. “Tidak, tidak pernah ada. Saya juga gak pernah nerima. Kalau soal proyek plat merah, saya memang pernah dengar, tapi bukan soal fee proyek,” ucapnya singkat saat dikonfirmasi koran ini via telepon. Menguatkan, Kadisdik Kota Cirebon Drs H Dedi Windiagiri MM MPd menegaskan selama ini lelang proyek yang berjalan di Disdik sesuai mekanisme. Tidak ada nepotisme, atau harus satu pintu melalui pihak tertentu. Begitupun dengan proyek DAK, semua dilakukan dengan dasar aturan, apalagi sampai dirinya meminta fee dari proyek tersebut. “Insya Allah, saya sedang puasa nih ngomognya ya. Sepeser pun tidak,” tukasnya dikonfirmasi. Sementara itu, hendak dikonfirmasi keterkaitan fee proyek apakah juga diterima salahsatu unsur pimpinan dewan NA, yang bersangkutan tampaknya belum berkenan ditemui maupun memberi keterangan. Dihubungi beberapa kali lewat ponselnya tak memberi jawaban. Begitupula saat dikirimi SMS, tidak dibalas. Pun ketika coba hendak ditemui langsung di rumah dinas, belum dapat dijumpai. Petugas jaga dari Satpol PP yang berada di pos depan rumah menyebutkan, NA masih istirahat selepas dirawat di rumah sakit beberapa hari lalu. “Tampaknya masih pemulihan Mas, masih tidur, belum bisa ditemui,” tuturnya. TANTANG UNJUK DIRI Sedangkan anggota MPC Pemuda Pancasila Kota Cirebon, Saidin menantang kepada pihak yang selama ini mencuatkan fee dan setoran untuk menunjukkan batang hidungnya, dan tidak membawa-bawa organisasi PP. Agar terbuka dan dapat buka-bukaan semuanya. Perlu diketahui, selama ini PP tidak pernah tahu ada fee proyek 3 atau 8 persen. “Kalau berani tunjukkan identitas diri dong. Klarifikasi ke saya. Temui saya, catat nama saya Saidin. Karena ini soal organisasi, jangan bawa-bawa organisasi. Jangan beli kucing dalam karung. Kami ingin dia muncul dan berhadapan dengan kami langsung,” tandasnya diamini Wadan Koti PP Ripto. Karena, kata dia, selama yang mengeluarkan pernyataan tidak kunjung menunjukkan identitasnya, akan sulit pihaknya melakukan klarifikasi. Sekaligus menanyakan keinginan, juga tujuan membawa-bawa organisasi PP ke dalam persoalan fee proyek. “Jangan jadi pengecut. Muncul dong, hadapi kami. Jangan berlindung di balik yang lain,” tukasnya kepada koran ini di Kantor Kadin Kota Cirebon, kawasan Bima. (hen/ron)

Sumber: