Macron Keluarkan Aturan Perbatasan untuk Cegah Arus Migran, Jelang Kampanye Presiden

PRANCIS akan memperkuat lagi perbatasan eksternalnya agar migran ilegal tidak bisa lagi memasuki negara itu. Ini menjadi fokus Presiden Emmanuel Macron menjelang kampanye kepresidenannya. Macron diperkirakan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden Prancis pada 3 April.

Sejauh ini, kandidat konservatif dan sayap kanan kerap melemparkan kritikannya terhadap Macron yang dianggap lamban dalam membendung migrasi. Tahun ini, migrasi dijadikan sebagai tema kampanye utama. Macron harus bersiap menjawab segala tudingan dengan kerja nyata.

“Area bebas paspor kami (di Eropa) terancam jika kami tidak tahu bagaimana menjaga perbatasan luar kami dan memantau siapa yang masuk,” kata Macron, seperti dikutip dari surat kabar lokal La Voix du Nord, yang dilaporkan AFP.

Macron bertemu dengan para menteri dalam negeri UE di Prancis utara pada Rabu malam (2/2), ketika negara itu memegang kepresidenan bergilir enam bulan blok itu. Sehari sebelumnya, dia juga bertemu dengan pejabat setempat untuk membahas masalah ekonomi di wilayah bekas tambang itu.

Macron mengatakan kebijakan migrasi perlu dibahas dalam badan politik tertentu yang akan mampu mengantisipasi dan menyusun rencana untuk mencegah krisis. \"Kami ingin membentuk Dewan Schengen nyata untuk mengawasi wilayah Schengen (bebas paspor), seperti yang kami miliki untuk zona euro,\" kata Macron.

BACA JUGA:

·  Sekda Kota Cirebon: Kantin Sekolah Tidak Boleh Buka, Tapi…

·  Keangkeran Balai Kota Cirebon Bikin Merinding, dari Suara Perempuan Menangis hingga Penampakan Noni Belanda

Pertemuan pertama dewan itu akan diselenggarakan pada bulan depan.

Wilayah Schengen terdiri dari 26 negara, termasuk negara-negara non-Uni Eropa Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss.

Selama pandemi, banyak negara Schengen mendirikan kontrol perbatasan sementara yang bertentangan dengan ideal \'kebebasan bergerak\' zona itu.

Macron juga ingin ada \"reaksi cepat” untuk membantu melindungi perbatasan negara-negara Uni Eropa jika terjadi lonjakan migran dan juga mendorong untuk memikirkan kembali proses aplikasi suaka blok tersebut.

Kedatangan lebih dari 1 juta orang pada tahun 2015 -kebanyakan terdiri dari orang-orang yang melarikan diri dari perang di Suriah- memicu krisis migran yang akhirnya menimbulkan krisis politik terbesar di Uni Eropa.

Macron juga mengatakan dia ingin UE lebih efisien dalam mendeportasi mereka yang ditolak masuk.

Sumber: