Sekolah Gratis Belum Bisa, Peran Warga Mampu Harus Tetap Ada

INDRAMAYU – Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu DR H Suhaeli MSi mengatakan, untuk saat ini pemerintah belum bisa menggratiskan sekolah. Pasalnya, untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas harus didukung dana yang memadai. Untuk itulah, peran serta masyarakat yang mampu harus tetap dilakukan. “Saya kira pemerintah belum bisa menggratiskan sekolah. Apalagi pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga,” kata Suhaeli, usai kegiatan Lokakarya Komite Sekolah se-Kabupaten Indramayu, kemarin. Dikatakan Suhaeli, Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu sudah melakukan kajian terkait kebijakan sekolah gratis yang selama ini sudah banyak menjadi wacana. Bahkan atas kajian yang telah dilakukan, Dewan Pendidikan mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang bisa dijadikan pertimbangan bagi pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan terkait sekolah gratis. Menurutnya, bagi masyarakat yang tidak mampu maka pendidikan harus digratiskan dari tingkat TK hingga SMA. Meskipun demikian jangan menutup peran masyarakat yang mampu untuk ikut membantu secara materi demi pengembangan pendidikan. Dengan cara itu, maka akan terjadi subsidi silang dan diharapkan pendidikan berkualitas akan bisa tercapai. Terkait dengan program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin, Suhaeli berharap, agar terlebih dahulu dirumuskan mengenai data antara warga yang mampu dan tidak mampu. Dengan demikian, data tersebut akan solid, dan program pendidikan gratis tepat sasaran. Data tentang warga miskin, bisa dikoordinasikan dengan data kartu miskin, BLSM, BPS, hingga hasil survei dari masing-masing sekolah. “Masing-masing sekolah juga harus bisa mendata secara valid. Kemudian diumumkan di kelas atau sekolah nama-nama siswa dari kalangan mampu dan kalangan tidak mampu,” tuturnya. Suhaeli mengatakan, untuk tingkat SMA selama ini sebenarnya juga sudah ada BOS pusat yang besarnya Rp1 juta per tahun, BOS provinsi Rp200 ribu per tahun, dan BOS kabupaten Rp300 ribu per tahun untuk SMA/MA dan Rp600 ribu per tahun untuk SMK. Meskipun demikian, hasil kajian Dewan Pendidikan ternyata ada yang sudah cukup, namun banyak juga yang masih kurang. “Jadi biaya memang masih dibutuhkan oleh sekolah, dan diharapkan peran serta dari warga yang mampu tentunya setelah melalui musyawarah,” tandas Suhaeli, didampingi pengurus Dewan Pendidikan lainnya, Drs H Mahfudz MA dan H Satori SPd. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu DR H Odang Kusmayadi MM mengatakan, program pendidikan gratis memang tidak bisa disamaratakan antara siswa tidak mampu dengan siswa mampu. Untuk itulah Odang juga setuju dengan apa yang diungkapkan Dewan Pendidikan. “Saya kira tidak adil kalau antara anak dari warga tidak mampu dengan anak pejabat sama-sama gratis. Jadi lebih setuju kalau pendidikan gratis itu hanya bagi warga miskin saja,” tandasnya. (oet)

Sumber: