6.000 KK Warga Kuningan Belum Menikmati Listrik

6.000 KK Warga Kuningan Belum Menikmati Listrik

KUNINGAN- Kondisi ironis terjadi di Kuningan. Sekitar 6000 kepala keluarga (KK) warga Kuningan hingga kini belum teraliri listrik. Data dari Bagian Ekonomi Setda Kuningan ini sudah dikurangi jumlah 1.000 KK pada tahun 2013. Pengurangan ini karena ada program listrik perdesaan (lisdes) dari pemerintah kepada keluraga yang tidak mampu. “Jumlah 6.000-an itu tersebar di hampir 32 kecamatan terutama di wilayah pelosok,” ucap Kabag Ekonomi Setda Kuningan Trisman Supriatna MPd, Kamis (23/10) lalu kepada Radar. Menurut dia, setiap tahun pemerintah membantu warga yang tidak mampu agar bisa menikmati listrik yang diluncurkan melalui progam lisdes. Sudah banyak yang terbantu dan terbukti jumlah KK terus berkurang. Program lisdes sendiri tidak dipungut biaya sepeser pun. Warga tinggal datang ke desa. Pihak desa akan melapor ke kecamatan untuk selanjutnya dilaporkan ke Pemkab Kuningan. “Kalau ada yang memungut uang, kami akan tindak. Karena ini program gratis dari pemerintah. Tiap KK hanya diberi jatah satu paket, yakni 450 watt,” jelasnya. Mantan kabag umum ini menyebutkan, sebenarnya tidak sedikit yang menolak ketika akan dibantu lisdes. Mereka beralasan, tidak mampu untuk membayar biaya bulanan, sehingga tidak jadi dipasang. Dikatakan, meski biaya Rp20 ribu bagi sebagian warga terbilang kecil, namun bagi warga miskin tentu besar dan memberatkan. Apabila situasi seperti ini, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Trisman tidak menampik di lapangan banyak aparat desa yang nakal dan terkadang selalu memungut biaya kepada warga. Untuk meyiasati kenakalan, pihaknya selalu melakukan survei ke setiap KK yang diajukan desa. “Kami ingin program ini tepat sasaran, makanya selalu melakukan kroscek. Jangan sampai disalahgunakan,” jelasnya. Terkait pemberitaan Radar beberapa waktu lalu mengenai warga Desa Cinagara yang sudah 22 tahun tidak menikmati lsitrik, padahal rumahnya dekat dengan kantor desa, Trisman sangat menyayangkan. Seharusnya pihak desa cepat tanggap dengan hal ini. “Yang menjadi pertanyaan saya, para perangkat desa selama ini bekerja apa tidak? Sampai warga tidak diajukan sama sekali, kan ada lisdes,” ujar dia. (mus)  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: