Komisi XI DPR RI Desak OJK bikin Kebijakan untuk Akomodir Perdagangan Kripto

Radarcirebon.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu membuat kebijakan yang bisa mengakomodir perdagangan kripto di Indonesia.

Perdagangan kripto disejumlah negara di dunia sat ini sudah mengakui mata uang digital kripto sebagai aset berharga.

OJK sebagai regulator yang mengatur industri keuangan mampu mengakomodir perdagangan kripto.

“Gerak ekonomi dunia saat ini bergerak arah digital, OJK sebagai regulator yang mengatur industri keuangan di Indonesia, mestinya bisa membaca itu dan segera membuat kebijakan bisa menyesuaikan perkembangan industri keuangan global dan perkembangan teknologi informasi,” ucap anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, melalui keterangannya, Selasa, 8 Maret 2022.

BACA JUGA:

• TAPPD Hanya Beri Saran dan Masukan, Gotas: Kalau ada yang Melenceng, Kita Luruskan
• Hasil X Factor Indonesia Tadi Malam, Hendra dari Majalengka Aman, Ruth Tereliminasi

Fauzi pun mengungkapkan beberapa negara yang telah membuat aturan mengizinkan bitcoin untuk digunakan sebagai mata uang. Sementara sejumlah negara sudah melegalkan bitcoin untuk investasi, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Uni Eropa.

Beberapa negara di Uni Eropa, melalui European Court of Justice (ECJ), sudah mengatur mengenai pembelian dan penjualan mata uang kripto. Di Uni Eropa, beberapa aturan aset kripto terkait dengan penjualan dan pembelian mata uang digital merupakan layanan yang dikecualikan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Bahkan, lanjut Fauzi, El Salvador lebih maju lagi sebagai satu-satunya negara di dunia yang mengizinkan bitcoin sebagai alat tukar. Kongres telah menyepakati usulan Presiden Nayib Bukele untuk mengadopsi bitcoin sebagai alat tukar atau pembayaran.

Berita berlanjut di halaman berikutnya:

BACA JUGA:

• Kapal Hilang Kontak di Laut Indramayu, Basarnas Kerahkan Helikopter untuk Pencarian
• Hari Ini, Naik Kereta Masih Perlu Antigen, Aturan Baru Belum Berlaku

Sumber: