Partai Koalisi Dominasi Paripurna

SUMBER - Sidang paripurna pengesahan APBD Perubahan tahun 2013, terlihat kental nuansa politis. Dalam kesempatan tersebut, sudah terlihat tarik ulur antara politik yang sudah resmi berkoalisi dengan pasangan Hebat dan partai politik yang mendukung pasangan Jago-Jadi. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang berasal dari partai politik pendukung Hebat tampak mendominasi dalam sidang tersebut. Fraksi Partai Golkar menghadirkan 5 orang anggota, FPKS lengkap dengan 6 anggotanya, Fraksi Demokrat pun 6 orang anggota, FGBR dari empat orang anggota hanya dihadirkan 2 orang dan Hanura hanya dihadiri dua orang dari 5 anggota. Sementara, dari FPKB yang partainya belum menentukan sikap tampak full 6 orang anggota. Berbeda dengan FPDIP yang notabene pendukung tunggal pasangan Jago-Jadi, memilih untuk tidak hadir dalam pengesahan tersebut. Walaupun demikian, entah ini sebagai bentuk sindiran atau bukan, salah satu anggota Fraksi GBR, Hermanto SH menyatakan bahwa APBD Perubahan ini sudah disepakati bersama, meski seluruh anggota FPDIP tidak ikut dalam sidang pengesahan. “FPDIP sudah setuju kok, mereka kan ikut proses pembahasannya tadi siang, kalau mereka tidak hadir dalam paripurna itu hak mereka,” katanya. Lebih jauh, pihaknya tidak ingin hal ini dikait-kaitkan dengan dinamika politik di Kabupaten Cirebon yang tengah berkembang saat ini. Pasalnya, ini adalah mekanisme yang perlu ditempuh oleh eksekutif dan legislatif. “Perbedaan pendapat itu wajar, toh muara sama pada kepentingan masyarakat,” imbuhnya. Sementara, salah satu anggota Fraksi Demokrat Drs H Ahmad Darsono mengungkapkan, di saat genting seperti ini, diperlukan sikap negarawan dari seorang politikus. Pengesahan ini, bukan hanya sebatas disetujuinya anggaran pemilukada putaran kedua, tapi semua kebutuhan pembangunan pun bersumber dari APBD Perubahan. “Kita ini harus memikirkan kepentingan rakyat, APBD Perubahan ini jangan dikait-kaitkan dengan politik,” ungkapnya. Walaupun demikian, pihaknya mengembalikan kepada rekan-rekan untuk menentukan sikapnya. “Ya itu hak teman-teman, walaupun ini akan berpengaruh pada penyerapan pembangunan di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (jun)

Sumber: