Menko Marvest: Pemda Ikut Bantu Sosialisasikan Urgensi Kenaikan Harga BBM

Radarcirebon.com, JAKARTA - Pemerintah pusat nampaknya serius untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Makanya, pemerintah daerah (Pemda) diminta ikut membantu menyosialisasikan dan memberi pemahaman ke masyarakat soal urgensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, bahwa kenaikan harga BBM tidak bisa lagi dihindari karena kondisi global.

BACA JUGA:Dua Pembalap KTM di MotoGP Ini Musim Depan Bakal Gabung ke Aprilia Racing

"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut menyosialisasikan dan memberi dukungan ini," kata Luhut dilansir dari Disway.id, Selasa, 30 Agustus 2022. 

"Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Nah bagaimana kita menghadapi, kita harus kompak," sambungnya.

Selain itu, mantan Duta Besar RI untuk Singapura ini juga meminta Pemda dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM.

BACA JUGA:Ridwan Kamil Ajak Pemimpin Kota Anggota U20 Perkuat Komunikasi

"Sekaligus melakukan sosialisasi atas langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM," ujarnya.

Luhut memastikan, bahwa pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi dampak susulan atas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Untuk itu, Ia meminta pemda agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat melalui bantuan sosial atau subsidi sektor transportasi dan UMKM.

BACA JUGA:Inilah Tiga Jenis Vaksin yang Bisa Dipakai Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

"Saya minta dipastikan semua bantuan dialokasikan tepat sasaran. Sekali lagi dengan pengalaman, dengan data yang kita punya," tuturnya.

Untuk itu, Ia meminta pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat melalui bantuan sosial atau subsidi sektor transportasi dan UMKM.

Sumber: reportase