Harga BBM Naik, Ridwan Kamil Minta Pasokan BBM Bersubsidi Diawasi agar Tepat Sasaran

Radarcirebon.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pihak Pertamina mengawasi pasokan bahan bakar minyak  bersubsidi agar tepat sasaran kepada yang telah ditentukan kriterianya.

Menurut Ridwan Kamil harus diperjelas dari segi aturan dan peruntukkan BBM bersubsidi. Apabila itu bisa diselesaikan, maka permasalahan tentang BBM bersubsidi bisa diatasi dan tepat sasaran.

Demikian dikatakan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin 5 September 2022.

BACA JUGA:Rumah Tak Berpenghuni di Sukra Indramayu Ludes Terbakar

Sebelum harga BBM naik, menurutnya permasalahan yang sering mengemuka ialah mengenai aturan atau regulasi tentang BBM bersubsidi karena tak semua pembeli berhak mendapatkan BBM bersubsidi, dan prosesnya pun harus terukur. 

"Selama ini kalau kita ke SPBU, ya begitu saja soal beli membeli, tak ada screening . Tolong bisa dipastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini supaya dapat sesuai dengan kenyataan di waktu ini," ujar Kang Emil.

"Kalau memang betul selama ini terjadi salah sasaran untuk BBM subsidi, mohon Pertamina mempunyai cara agar yang membeli BBM subsidi itu benar-benar yang diperuntukan," imbuhnya.

BACA JUGA:Pemerintah Serius Siapkan Talenta Digital, Airlangga Hartarto: Kami Telah Menginisiasi Berbagai Kebijakan

Kang Emil juga mengatakan, langkah pemerintah pusat menaikan harga BBM harus disikapi dengan bijak. Saat ini subsidi BBM sudah menyentuh angka sekitar Rp 500 triliun.

"Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, ikut memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp 500 triliun hanya untuk membiayai subsidi BBM," sebutnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun tidak tinggal diam dalam menyikapi kenaikan BBM ini. Kang Emil akan mengawal distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat agar tepat sasaran.

BACA JUGA:Anies Baswedan Akan Diperiksa KPK, Berikut Jadwalnya

"Kami dari pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai itu juga tak ada ekses (berlebihan) karena akan disalurkan langsung lewat Kantor Pos kepada rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan," tegasnya.

Pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyalurkan bantuan sosial selama pandemi Covid-19 akan menjadi tolok ukur pemberian tidak salah sasaran.

Oleh karena itu ia mempersiapkan pola dan aturan yang terukur, salah satunya adanya pemeriksaan yang bertahap.

BACA JUGA:Jadwal Arema FC vs Persib Dimajukan, Begini Penjelasan PT LIB

"Kita memiliki pengalaman selama Covid-19 melakukan pembersihan data sampai 23 tahap untuk memastikan setiap yang menerima bansos atau BLT (tepat sasaran)," pungkasnya. (jun)

Sumber: diskominfo jabar