Miris, Serapan Anggaran Masih 53 Persen, Belum Maksimal, Disdik - DPUTR Paling Disorot

Radarcirebon.com, SUMBER - Serapan anggaran tahun 2022 masih rendah. Diangka 53 persen. Kondisi ini berdampak pada kinerja bupati dan wakil  Bupati Cirebon. Idealnya, per September serapan anggaran sudah 75 persen.

Kondisi itu menjadi perhatian serius Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem). Jumat (23/9), Organisasi sayap PDI Perjuangan  itupun melakukan audiensi dengan Sekda serta beberapa dinas terkait.

Ketua RepDem Kab Cirebon, Nana menjelaskan, lemahnya penyerapan anggaran dilingkungan pemerintah daerah ini jangan sampai berimbas pada kinerja bupati Cirebon dan wakil Bupati Cirebon, yang notabene merupakan kader PDIP.

"Bulan September serapan anggarannya masih diangka 53 persen. Idealnya, sudah diangka 75 persen," ujar Nana, saat audiensi.

BACA JUGA:Pelantikan Pengurus PCNU Kabupaten Cirebon, Ala Keraton, di Paseban Kramat Sunan Gunung Jati

Ia meminta data tertulis, dinas mana saja yang serapannya masih rendah. Sebab, dari jawaban yang disampaikan, tidak sesuai dengan hasil kajian RepDem. Pihaknya tidak ingin mempercayai begitu saja, tanpa data yang pasti.

"Karenanya, kami terus mengawal kebijakan pemerintah, sampai berakhirnya kepemimpinan Bupati Imron. Sehingga, apa yang dituangkan dalam RPJMD serta visi misinya bupati, bisa terlaksana dan sukses," katanya.

Sementara itu, Sekretaris RepDem Warcono Semaun mengatakan, sekda harus mengetahui secara detail SKPD mana yang serapan anggarannya rendah. Tidak harus menunggu sampai 100 hari kerja.

Sebab, banyak persoalan yang sudah terekam oleh RepDem. Apalagi, setelah keluarnya hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, ternyata manajemen ASN masih sangat rendah. Tak hanya itu, pengelolaan barang milik daerah  juga sangat rendah.

BACA JUGA:Rapor 4 Penyerang Timnas Indonesia Jelang Lawan Curacao

"Ini kan menjadi PR besar. Sekda sebagai pembantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan ke setiap SKPD," tuturnya.

Dalam kesempatan itu juga, Warcono mengaku belum puas dengan jawaban yang disampaikan saat audiensi. Kurang detail. Terutama dengan MCP. Mereka mengklaim ada kemajuan MCP.

"Katanya MCP kita naik di peringkat 61 secara nasional dan masuk ke 10 besar di Jabar. Kami anggap itu, klaim sepihak," katanya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon, Dr Hilmy Riva'i MPd mengaku pertemuan  RepDem hanya sebatas silaturahmi.  Sekaligus sebagai kontrol sosial. Diantaranya sampai sejauh mana penyerapan anggaran, MCK KPK, juga terkait LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) berkaitan dengan revisi Perda RLahan .

BACA JUGA:Teruntuk Driver Taksi Online Hati-Hati dengan Begal, Tubuh SM Diikat di Pohon

"Itu semua sudah terjawab. Artinya semua mekanisme yang dipertanyakan hampir semua sudah terpenuhi," kata Hilmy.

Ia juga menegaskan penyerapan anggaran sudah on progres, termasuk LSD. Tinggal sidang paripurna kedua dengan BPN dan kementrian ATR. Terkait permintaan data, tergantung data yang diminta seperti apa.

"Kan UU Keterbukaan Informasi Publik juga ada yang terbuka dan tidak terbuka. Nanti masing-masing SKPD akan menyampaikan," imbuhnya.

Hilmy juga mengakui penyerapan anggaran belum optimal. Baru diangka 53 persen. Idealnya harus sudah diangka 75 persen. Yang belum maksimal di DPUTR dan Disdik. Terutama di Barang dan Jasa. Tapi mereka sedang on progres.

"Mudah-mudahan akhir November nanti, 92 proses bisa terserap. Ini nanti akan saya pantau terus. Tentu, akan ada tindakan. Bila perlu saya nanti yang datangi dinasnya," kpantau.

BACA JUGA:Tok! Bupati Bogor non-Aktif Ade Yasin Divonis 4 Tahun Penjara

Sumber: