Bantalan Sosial BBM Bentuk Keberpihakan Pemerintah

CIREBON - Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing menilai, kebijakan bantalan sosial adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat terdampak dari kenaikan BBM bersubsidi. Seperti ungkapan bijak mengatakan, Setetes Air Lebih Bermanfaat di Musim Kemarau daripada Sebakul Air di Musim Hujan". Itulah filososi, menurut hemat Emrus, soal kebijakan dan program bantalan sosial.

Sebab, lanjut Emrus, kenaikan harga BBM bersubsidi, langsung atau tidak langsung, berimbas kepada kenaikan barang dan jasa kebutuhan pokok. Tentu yang paling merasakan dampak kenaikan harga tersebut golongan masyarakat berpenghasilan di bawah dan yang setara dengan gaji UMR.

BACA JUGA:Program Kompor Listrik Gratis Dibatalkan

“Karena itu, sangat tepat pemerintah mengeluarkan kebijakan dan memberikan bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM kepada mereka yang wajar menerimanya,” tuturnya.

Emrus mengungkapkan, total bantalan sosial mencapai Rp24,17 triliun. Ia berpendapat, jumlah tersebut sebaiknya digenapkan saja menjadi Rp25 triliun. Kebijakan bantalan sosial Presiden Jokowi ini, kata dia, mampu mengontrol daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan jasa.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai, kebijakan pemerintah memberikan BLT sudah tepat. BLT tersebut merupakan bantalan sosial kepada masyarakat atas pengalihan dari subsidi BBM. "Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM ke BLT, sudah tepat," kata Agus.

BACA JUGA:Temukan Granat Asap dan Selongsong Peluru di Bekas Kontrakan Anggota TNI AU, Polisi Lakukan Ini..

Agus menilai, keputusan pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke BLT sangat wajar. Menurutnya, masyarakat membutuhkan dana untuk tetap menjaga daya belinya terutama membeli kebutuhan pokok. "Pada prinsipnya, negara berkewajiban menjaga agar inflasi tidak melambung tinggi, dan daya beli masyarakat tetap kuat," kata Agus.

Dirinya menilai, subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. “Kita bisa lihat di hampir semua SPBU, banyak mobil mewah yang mengisi BBM bersubsidi sehingga dapat dikatakan bahwa selama ini subsidi tidak tepat sasaran," katanya.

Diketahui, bansos subsidi BBM yang akan diberikan kepada masyarakat ditaksir senilai Rp24,17 triliun, menyasar 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Bansos berbentuk BLT itu akan diberikan kepada masyarakat terdampak yang membutuhkan. (rls)

Sumber: